16.8 C
New York
20/09/2020
Aktual

Sensitif dan Potensi Langgar UU, PKS: Pemerintah Harus Batalkan IPO Subholding Pertamina!

JAKARTA, Possore.com– Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Dr H Mulyanto meminta Pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo mengkaji ulang rencana penjualan saham melalui lantai bursa (IPO/Penawaran Saham Perdana-red) beberapa anak usaha PT Pertamina (Persero).

Menurut Mulyanto rencana go public anak usaha Pertamina itu sangat sensitif dan berpeluang melanggar Pasal 33, Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan beberapa Undang-Undang lainnya. Karena itu, diingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Migas ini mengelola bisnis Sumber Daya Alam (SDA) strategis yang terkait hajat hidup orang banyak.

Untuk itu, ungkap Wakil Ketua Fraksi PKS bidang Industri dan Pembangunan tersebut kepada Possore.com, Rabu (6/8) pagi, keputusan go public harus dikaji secara cermat, bukan hanya dari sudut pandang bisnis semata, tetapi juga dari kedaulatan ekonomi nasional.

“Fraksi PKS mengingatkan Pemerintah, dalam hal ini Menteri BUMN, jangan terburu-buru melepas IPO saham perusahaan subholding Pertamina. Bisnis yang dikelola subholding Pertamina bukan bisnis biasa, tapi yang terkait kebutuhan dasar rakyat Indonesia.

Jadi. jangan sampai obsesi Pemerintah mendapatkan untung buat perusahaan pelat merah itu, akan menjadi ancaman terhadap kepentingan bangsa yang lebih besar,” ujar Mulyanto.

Wakil rakyat dariDapil III Provinsi Banten itu menegaskan, Pemerintah harus mentaati amanah konstitusi pasal 33, ayat 2 dan 3, yang menyebut cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Amanah tersebut dipertegas dalam Pasal 4, UU No: 2/2001 tentang Migas yang berbunyi, migas adalah Sumber Daya Alam (SDA) strategis tidak terbarukan yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.

Hal serupa dijelaskan pula dalam Keputusan MK No. 36/PUU-X/2012 tentang makna “dikuasai Negara” dalam konstitusi yaitu melalui fungsi pengaturan, kebijakan, pengelolaan, pengurusan, dan pengawasan. Fungsi pengelolaan adalah yang utama dalama makna “dikuasai negara”.

Dikatakan, Negara mengamanahkan BUMN untuk menjalankan fungsi pengelolaan SDA ketika Negara memiliki SDM, modal dan teknologi. “Jadi pengertian bahwa sumber daya migas dikuasai oleh Negara mengambil bentuk “pengelolaan migas oleh BUMN”, agar sumber daya ini dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Karena itu privatisasi BUMN migas melalui IPO yang berpotensi masuknya kepentingan pihak asing, bertentangan dengan semangat “dikuasai oleh Negara” dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” tegas Mulyanto.

Politisi senior ini juga mengingatkan bahwa Pasal 77, UU No. 19/2003 tentang BUMN melarang privatisasi BUMN persero yang bergerak di bidang usaha Sumber Daya Alam (ayat d). Persero yang bergerak di bidang usaha sumber daya alam yang secara tegas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dilarang untuk diprivatisasi.

Begitu juga dalam PP 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Migas memberikan keistimewaan kepada Pertamina untuk mendapatkan Wilayah Kerja terbuka tertentu sepanjang saham PT Pertamina 100 persen dimiliki oleh Negara (pasal 5) sehingga kalau BUMN Migas ini diprivatisasi maka keistimewaan tersebut otomatis akan hilang.

“Jadi, memang sejak awal para founding fathers kita sudah mendesain, agar sumber daya kekayaan Indonesia yang sangat terbatas, yang terkandung dalam bumi Ibu Pertiwi, ini benar-benar dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dikuasai oleh Negara dan dikelola oleh BUMN,” imbuh Mulyanto.

Dengan demikian, lanjut doktor tamatan Tokyo Institute of Technology (Tokodai) Jepang ini, sebaiknya rencana IPO Pertamina ini dibatalkan dengan mencari alternatif sumber pembiayaan lain yang lebih menguntungkan bagi pengembangan bisnis Pertamina ke depan.

“Kita juga perlu menunggu pembentukan BUMN-K (bumn khusus), yang UU-nya sedang dibahas di DPR. Karena bisa jadi, berdasarkan UU terbaru tersebut, Usaha Hulu Migas diserahkan pengelolaannya kepada BUMN-K ini. Tidak lagi di Pertamina,” demikian Dr H Mulyanto. (decha)


Related posts

Dilantik Muhaimin, Hetifah Ajak Pimpinan Komisi X DPR Bersinergi

Akhir Tanjung

Jangan Sering Minum Kopi Instan

Tety Polmasari

Defisit Dana JKN Ancaman Terhadap Kualitas Pelayanan Kesehatan

Tety Polmasari

Leave a Comment