16.8 C
New York
20/09/2020
Opini

Butuh Komitmen Bersama untuk Hentikan Pernikahan Usia Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah sudah disahkan pada 2019. Dalam undang-undang tersebut telah mencantumkan perubahan usia minimal perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan menjadi 19 tahun.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang belum direvisi, disebutkan perkawinan hanya diizinkan jika laki–laki sudah mencapai usia 19 tahun dan perempuan sudah mencapai umur 16 tahun, serta memenuhi syarat – syarat perkawinan. Kini, setelah direvisi, baik laki-laki dan perempuan dizinkan menikah jika sudah mencapai usia 19.

Namun, mengapa masih saja terjadi pernikahan anak? Logikanya, kalau sudah ada pembatasan usia, pernikahan anak akan berkurang, bahkan tidak terjadi lagi. Inilah yang menjadi keresahan bersama: pemerintah, organisasi perempuan, serta aktivis hak-hak perempuan dan anak.

Karenanya, ketika saya mendapatkan undangan Talkshow Sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dengan tema Batas Usia Perkawinan dalam Berbagai Perspektii, yang diadakan oleh Kongres Wanita Indonesia (Kowani) secara virtual, Jumat (7/8/2020), saya pun antusias untuk mengikutinya.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga, dalam talkshow itu menyampaikan, masalah perkawinan anak menjadi kekhawatiran bersama karena dampaknya mengakibatkan banyak kegagalan yang dialami oleh negara, masyarakat, keluarga, bahkan oleh anak itu sendiri. Karenanya, perkawinan anak harus dihentikan!

“Kita semua wajib memerdekakan anak-anak Indonesia dari jeratan praktik perkawinan anak,” tegasnya karena ternyata berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), masih terdapat 22 provinsi dengan angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari angka nasional (10,82 persen). Provinsi Kalimantan Selatan menempati posisi pertama dengan jumlah perkawinan anak paling tinggi, yakni 21,2 persen

Saya sebagai orangtua jelas jadi heran bin bingung, kok masih ada orangtua yang mau menikahkan anaknya di usia belum dewasa? Itu kan sama saja merampas masa-masa remajanya. Iya kalau dalam perjalanannya si anak bahagia dengan pernikahannya? Kalau tidak? Kan kasihan juga.

Membayangkan anak harus menjadi istri dan ibu dalam usia dini, rasanya bagaimana begitu. Jangankan yang belum dewasa, pernikahan dalam usia dewasa saja banyak kerikil-kerikil tajam yang harus dilalui. Yang dewasa saja banyak juga yang berakhir dengan perceraian, bagaimana dengan usia anak?

Anak–anak memang belum saatnya merasakan satu ikatan sakral, merasakan tanggung jawab besar, ditambah status sosial yang dibarengi dengan kesiapan mental, materi, dan spritual yang matang untuk mempertahankannya. Tak jarang, anak-anak di bawah umur yang sudah dihadapkan dengan pernikahan menjadi korban dan mengalami trauma.

Entah sudah seberapa sering saya membaca berita tentang pernikahan di bawah umur. Entah sudah berapa banyak korbannya. Data Susenas 2018 menyebutkan, proporsi perkawinan anak yaitu 1 dari 9 anak kawin di usia anak. Ada yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, ada yang mengalami tekanan secara psikis, ada juga yang harus meregang nyawa.

Jadi saya sependapat jika batas usia perkawinan 19 tahun harus terus disosialisasikan secara intensif dan masif. Terlebih perkawinan bukanlah sekadar romantisme belaka, namun terkait keniscayaan untuk membangun peradaban bangsa yang tanggung jawabnya tidak mungkin diletakkan pada anak yang masih harus diasuh dan dilindungi tumbuh kembangnya.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (KOWANI), Giwo Rubianto Wiyogo, yang jadi pihak penyelenggaran talkshow tersebut, mengatakan penting untuk melakukan sosialisasi terkait Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Utamanya, terkait batas usia perkawinan, agar masyarakat dapat mengedukasi lingkungannya, terutama terkait batas usia perkawinan.

Kowani dengan 87 juta anggotanya yang tersebar di seluruh Indonesia sampai ke akar rumput, pun berkomitmen untuk menghentikan kasus pernikahan anak. Bagaimana pun UU ini tidak akan berarti tanpa adanya komitmen bersama untuk mengimplementasikannya. UU ini diharapkan tidak sekedar menjadi payung hukum tapi juga efektif dalam menurunkan angka perkawinan anak di Indonesia

Saya yang memiliki tiga anak yang semuanya perempuan, jelas sangat mendukung. Karena sejatinya pernikahan di bawah usia anak adalah bentuk kekerasan pada anak. Juga bentuk pelanggaran hak-hak anak berdasarkan Kovensi Hak Anak, bahkan melanggar UU Perlindungan Anak.

Terlebih pernikahan anak beresiko kematian pada anak juga besar akibat dampak komplikasi saat mengandung dan melahirkan. Selain itu, berpotensi menyumbang angka kematian bayi saat lahir dan angka kematian ibu saat melahirkan.

Penikahan anak juga berdampak pada tumbuh kembang anak, termasuk ibu dan bayinya. juga tidak akan terpenuhinya hak-hak dasar anak. Terlalu dini menjadi istri dan ibu akan banyak hak anak yang dikorbankan yang mempengaruhi kondisi psikologis anak.

Dan, umumnya pernikahan secara dini selalu berlangsung tidak harmonis karena belum siapnya psikologis anak menanggung beban sebagai istri dan orangtua di usia masih dini. Tidak sedikit pernikahan anak berakhir dengan perceraian.

Menurut saya, pihak-pihak yang terlibat dalam perkawinan anak harus melalui pendekatan hukum sebagai efek jera. Saya ingin semua pelaku perkawinan anak ini diberikan efek jera, dijerat hukum yang berlaku agar tidak melanggar undang-undang. Tidak semena-mena lagi pada anaknya, supaya tidak ada lagi korban-korban berikutnya.

Karena setidaknya, ada tiga dampak jika perkawinan anak kita biarkan. Yang paling tampak dan mudah diukur, yakni dampak terhadap pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari dampak pendidikan, sudah bisa dipastikan perkawinan anak akan menyebabkan anak putus sekolah, sehingga menghambat capaian Wajib Belajar 12 tahun.

Dari dampak kesehatan terkait kondisi kesehatan reproduksi seorang anak jika memiliki anak karena mengalami kehamilan pertama di usia 13 – 17 tahun.
Belum lagi pemenuhan gizinya ketika juga harus mengasuh anak, bahkan hal terburuk adalah risiko kematian ibu dan anak

Dari dampak ekonomi, seorang anak yang menikah pada usia anak susah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak untuk menafkahi keluarganya. Kalau pun mendapatkan pekerjaan dengan upah yang rendah, lalu akhirnya memunculkan kemiskinan dan masalah pekerja anak.

Dan seperti kita ketahui bersama faktor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi adalah 3 variabel yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sehingga tingginya perkawinan anak akan berpengaruh terhadap rendahnya IPM.

Bupati Bogor, Ade Yasin, yang juga menjadi narasumber, mengungkapkan berdasarkan Sensus BPS 2018 karakteristik seseorang yang menikah di bawah umur adalah anak perempuan pada rumah tangga dengan pengeluaran lebih rendah, anak perempuan di daerah pedesaan, dan anak perempuan berpendidikan rendah. Hal ini dilatarbelakangi oleh faktor tradisi, budaya, dan ekonomi.

Ade menambahkan, Pemerintah Kab. Bogor telah melakukan beberapa upaya dalam menekan angka perkawinan anak. Di antaranya menyediakan akses ke pendidikan formal (Program Bogor Cerdas), mendidik kaum muda tentang kesehatan reproduksi dan hak-hak anak, serta melakukan sosialisasi kesetaraan gender hingga tingkat akar rumput.

“Kami bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga menggerakkan pariwisata berbasis desa. Ternyata, banyak anak perempuan yang terlibat pada pariwisata berbasis desa tersebut, sehingga mereka fokus untuk mendorong desanya agar lebih maju, terutama secara ekonomi,” tuturnya.

Hal itu akhirnya membuat mereka lupa untuk melakukan perkawinan anak. Pihaknya terus melakukan pemantauan terkait perkawinan anak di wilayahnya. “Namun kami masih sulit untuk memantau pernikahan yang dilakukan secara siri,” tutur Ade Yasin.

Kasubdit Kesejahteraan Masyarakat Ditjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes-PDTT), Ibrahim Ben Bella Bouty menjelaskan, upaya pencegahan perkawinan anak yang dilakukan oleh Kemendes-PDTT adalah melalui fasilitasi Desa Inklusif dengan menggunakan pendekatan Desa Inklusif yang Ramah Anak.

Desa Inklusif adalah kondisi kehidupan di desa yang setiap warganya bersedia secara sukarela untuk membuka ruang kehidupan dan penghidupan bagi semua warga desa. Upaya pencegahan perkawinan anak di Desa Inklusif menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola pelaksanaan Desa Inklusif yang Ramah Anak.

“Melalui Desa Inklusif, kami berusaha untuk membangun kesadaran masyarakat desa melalui pelatihan-pelatihan dan kampanye tentang pencegahan perkawinan anak, dan menggerakkan mereka untuk berpartisipasi aktif secara sukarela dalam pencegahan perkawinan anak,” ujar Ibrahim.

Karenanya, pencegahan perkawinan anak menjadi tanggung jawab bersama mengingat begitu besar taruhannya bagi eksistensi anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa, yang juga menjadi pertaruhan eksistensi Indonesia sebagai bangsa.

Mari bersama kita mencegahnya. Mencegah dan menghentikan satu kasus perkawinan anak berarti akan menyelamatkan hidup perempuan dan mencegah kehilangan anak sebagai generasi emas Indonesia pada 2045. Bukan begitu?

Related posts

TABUR PUJA MEMBAWA BERKAH DI TAHUN POLITIK

Tety Polmasari

Koperasi di Zaman Milenial

Tety Polmasari

Apa yang Paling Ditakuti dari Reuni 212?

Ramli Amin

Leave a Comment