Penyaluran dana bergulir untuk koperasi syariah di Jawa Barat baru sebesar 12,23 persen. Untuk memaksimalkan dan…
Category: Aktual
Satgas LPDB Dibentuk untuk Perluas Akses Penyaluran Dana Bergulir
Dikatakan, dibentuknya satgas ini untuk melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana bergulir terhadap mitra LPDB. Selain…
Kemenkop UKM Ajak Kepala Daerah Bantu Kembangkan Usaha Mikro
Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Prof Rully Indrawan, mengajak para kepala daerah, dalam hal ini bupati…
JAKARTA (Pos Sore) — Selain rawan gempa bumi, banjir dan erupsi gunung berapi, Indonesia juga rawan dilanda bencana tsunami. Berdasarkan hasil kajian risiko bencana di Indonesia, terdapat 5.744 desa/kelurahan yang ada di daerah rawan tsunami, dengan tingkat risiko sedang hingga tinggi.
Penanganan kebencanaan harus dilakukan oleh seluruh pihak. Badan Standardisasi Nasional (BSN) pun turut berperan serta dengan menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait kebencanaan dan mensosialisasikannya ke desa/kelurahan di Indonesia.
Saat ini, BSN telah menetapkan 17 SNI terkait kebencanaan. Semua sudah disosialisasikan kepada segenap aparat desa/kelurahan di Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, dan Banten melalui program Ekspedisi Destana Tsunami 2019.
Deputi Bidang Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian BSN, Zakiyah, dalam acara puncak Ekspedisi Desa Tangguh Bencana (Destana) Tsunami 2019 di Pandeglang, Banten, Rabu (14/8), mengatakan, ekspedisi ini merupakan program Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang bekerja sama dengan banyak pihak, baik dari unsur pemerintah, masyarakat, lembaga usaha, akademisi, serta media massa.
Ekspedisi Destana Tsunami 2019 dilaksanakan sejak 12 Juli 2019 sampai 17 Agustus 2019. Dimulai dari Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Ekspedisi Destana 2019 beranjak ke barat melalui jalur darat hingga pemberhentian terakhir di Kabupaten Serang, Banten.
Selain menyosialisasikan SNI, relawan BSN yang tergabung dalam Tim Ekspedisi ini juga turut mendampingi para aparatur desa setempat dalam pengisian kuesioner Penilaian Ketahanan Desa (PKD).
“PKD merupakan perangkat alat hitung ketangguhan desa melalui indikator-indikator dan komponen yang telah disusun berdasarkan SNI 8357 : 2017, tentang Desa dan Kelurahan Tangguh Bencana,” terang Zakiyah.
PKD terdiri atas 5 komponen dan 28 indikator. Kelima komponen tersebut mencakup kualitas dan akses pelayanan dasar; dasar sistem penanggulangan bencana; pengelolaan risiko bencana; kesiapsiagaan darurat; dan kesiapsiagaan pemulihan.
Zakiyah menerangkan, hasil evaluasi PKD ini dapat mencerminkan tingkat ketangguhan masyarakat desa dan dapat dijadikan identifikasi awal penerapan SNI 8357:2017 di desa-desa rawan bencana Tsunami.
“PKD ini merupakan evaluasi awal. Selanjutnya, BSN bersama dinas terkait dapat melakukan survey langsung ke lapangan untuk verifikasi data, dan melakukan pendampingan terhadap desa-desa tersebut agar dapat menjadi Desa Tangguh Bencana,” jelas Zakiyah.
Sosialisasi SNI terkait kebencanaan pun juga akan terus dilakukan baik terjun langsung ke lapangan maupun melalui pemberitaan di media massa. (tety)
Gunakan Teknologi Cocoon Beras Bulog Tahan Lebih Lama dan Berkualitas
POS SORE – Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) terus melakukan terobosan tentang bagaimana melakukan…