Pemerintah Kewalahan Laksanakan BPJS

Kamis, 20 Feb 2014

JAKARTA (Pos Sore) — Anggota Komisi IX DPR Puti Sari melihat pemerintah kewalahan melaksanakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang ditetapkan 1 Januari 2014.

Menurut Puti Sari, lemahnya pelaksanaan BPJS ini, akan menimbulkan persoalan-persoalan baru di lapangan. Ia mengatakan pemerintah wajar kewalahan mengingat Peraturan Presiden (Perpres) dan Peraturan Pemerintah (PP) baru akan dikeluarkan akhir tahun lalu.

“Kunci keberhasilan pelaksanaan BPJS ini juga terletak pada gencarnya sosialisasi itu. Karena itu disarankan sosialisasi harus lebih masif ke semua elemen.”

Padahal, kata dia, sudah diberi waktu yang cukup setelah UU BPJS disahkan oleh DPR. “Kurangnya sosialiasasi bukan hanya ke masyarakat tetapi juga ke sumber daya tenaga kesehatan di bawah, masih sangat kurang, sehingga banyak yang tidak mengerti mengenai BPJS dan merugikan pasien,” kata politisi Partai Gerindra ini menjawab Pos Sore di Jakarta.

Kunci keberhasilan pelaksanaan BPJS ini menurut Puti juga terletak pada gencarnya sosialisasi itu. Karena itu dia menyarankan sosialisasi harus lebih masif ke semua elemen.

Pendaftaran peserta BPJS harus dilakukan ditempat terbuka dan mudah di jangkau masyarakat misalnya di Puskemas. Pemerintah juga perlu membuat pedoman pelaksanaan BPJS secara lebih jelas. “Kalau perlu dibuat gugus tugas khusus untuk pengawasan BPJS,ā€¯imbuh Puti sari seraya menambahkan, fasilitas kesehatan yang bekerjasama dengan BPJS ditingkatkan dan wajib beroperasi 24 jam. (andoes)