IPMG: Semua Industri Farmasi Harusnya Boleh Ikut e-Katalog

Pasien BPJS-K Butuh Obat Berkualitas

Rabu, 9 Apr 2014

JAKARTA — Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dr. Zaenal Abidin, menilai, ketersediaan obat-obatan berkualitas dalam pelayanan yang disediakan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tidak perlu diragukan lagi. Jika ini diabaikan, tentunya yang rugi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sendiri.

“Kalau pasien dikasih obat yang tidak berkualitas kan jadi lama sembuh, artinya lama juga dirawat di rumah sakit. Berarti BPJS Kesehatan harus mengeluarkan dana lebih. Lama-lama keuangan menipis, bisa rugi BPJS,” katanya, saat dihubungi di Jakarta, Selasa (8/4).

Karenanya, peran obat-obat inovatif di era JKN sangat diperlukan guna menghasilkan obat yang ‘murah’ tetapi berkualitas. Murah bukan berarti murahan. Di sinilah peran industri farmasi untuk memproduksi obat-obat yang berkualitas tetapi terjangkau oleh pemerintah. Meski obat-obat yang dihasilkan industri farmasi tidak bisa semua diakamodir oleh pemerintah.

Menurutnya, obat memang termasuk masalah klasik dalam sistem kesehatan di Indonesia. Hal utama yang selalu menjadi masalah, ketersediaannya secara nasional. Namun, ia yakin pemerintah sudah mengantisipasi hal ini.

“Dulu pasien minta obat apa saja dikasih, sekarang berdasarkan diagnosa. Dulu, pasien bisa minta diresepkan obat untuk keluarganya yang lain, sekarang tidak lagi. Dulu, pasien boleh minta obat antibiotik, sekarang harus berdasarkan resep dokter,” tandasnya.

Sementara itu, Executive Director International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG), Parulian Simanjuntak menyatakan melalui sistim e-katalog, peran harga sangat menentukan bahkan bisa jadi pemerintah menomorduakan kualitas. Karena itu, seyogyanya semua industri farmasi baik nasional maupun multinasional boleh turut serta dalam e-katalog melalui skrining harga dan kualitas.

“Dengan adanya kompetisi sehat di mana semua industri farmasi diperkenankan turut serta, pasien BPJS-K akan lebih terjamin dalam mendapatkan obat berkualitas dalam jumlah yang cukup yang dibutuhkannya dan BPJS-K tetap dapat mengontrol biaya kesehatan yang dikeluarkannya,” ujar Parulian. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015