11.8 C
New York
06/05/2021
Aktual

LPDB KUKM Eratkan Hubungan Dengan 1.500 Mitra

JAKARTA (Pos Sore) — Lebih dari 1.500 mitra Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM serta Dinas Koperasi dan UKM tingkat Prov/Kota/Kab se-Indonesia belum lama ini berkumpul dalam temu mitra nasional 2014 di Surabaya.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Dr.Ir.Kemas Danial, MM mengatakan tujuan acara ini untuk mempererat hubungan antara LPDB dengan para mitranya, serta untuk meningkatkan tingkat kepatuhan mitra dalam pemanfaatan dana bergulir dan menekan angka Kolektibilitas Dana Bergulir Bermasalah (KDBB) serendah mungkin.

Menurutnya, LPDB merupakan Satuan Kerja dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang bertugas untuk mengelola dana bergulir dalam bentuk pinjaman/pembiayaan kepada Koperasi dan UKM.

Lembaga yang beroperasi sejak tahun 2008 ini telah menyalurkan pinjaman/pembiayaan dana bergulir sebesar Rp.5,05 Triliun, yang disalurkan kepada 608.867 UMKM melalui 3.453 Mitra Koperasi dan Non Koperasi di seluruh Indonesia.

“Dana bergulir LPDB ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena tingkat bunganya yang rendah.”

“Dana bergulir LPDB ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, karena tingkat bunganya yang rendah bila dibandingkan dengan perbankan pada umumnya,” ujar Wakil Gubernur Jatim, Saifulah Yusuf.

Tercatat akumulasi realisasi pencairan dana bergulir LPDB di Provinsi Jawa Timur sebesar Rp699,6 miliar yang disalurkan kepada 351 mitra.

Sedangkan untuk 2015, LPDB telah mengalokasikan dana bergulir untuk Provinsi Jawa Timur sebesar Rp490,99 miliar, dari total alokasi nasional dana bergulir Rp2,75 triliun.

“LPDB-KUMKM telah menunjukkan kinerja unggulnya dengan memperoleh predikat sebagai BLU (Badan Layanan Umum) terbaik.”

LPDB-KUMKM telah menunjukkan kinerja unggulnya dengan memperoleh predikat sebagai BLU (Badan Layanan Umum) terbaik dalam pengelolaan dana khusus oleh Kementerian Keuangan dengan nilai skor 76,33 (A – Baik), dan berhasil mengguli penilaian atas kinerja BLU sejenisnya.

Selain itu, LPDB-KUMKM juga memperoleh penilaian sebesar 7,15 dari hasil survey KPK tahun 2012 terhadap Integritas Pelayanan Publik, hal tersebut sejalan dengan komitmen Direksi dan manajemen dalam mencapai Good Government Governance (GGG) dan pencegahan tindak pidana korupsi. (fent)

Related posts

Hindari Antrian, Pemohon Perpanjangan SIM Dibatasi

marolop possore

Diskusi Akhir Tahun DJSN: Capaian Peserta JKN Tidak Dibarengi dengan Kecukupan Finansial

Tety Polmasari

Kemenkop UKM dan 3 Koperasi Serahkan Bantuan Pengungsi Gunung Agung

Tety Polmasari

Leave a Comment