22.3 C
New York
14/06/2021
Aktual Ekonomi

APJII Minta Pemerintahan Jokowi Lebih Perhatikan Sektor ICT

JAKARTA (Pos Sore) — Pemerintahan Presiden Joko Widodo diminta memberikan perhatian lebih kepada industri ICT. Aturan penyelenggaraan jasa internet dan operator telekomunikasi harus lebih dipertegas sehingga tidak ada lagi yang salah menafsirkan.

“Lihat saja kasus IM2 yang mantan Dirutnya ditahan gara-gara aparat penegak hukum salah menafsirkan regulasi. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah yang harus segera dibenahi,” kata Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Sammy Pangerapan, di Jakarta, Senin (5/1).

Asosiasi itu menilai regulasi di industri ICT ini menjadi PR bagi pemerintah yang harus segera diselesaikan. Misalnya, aturan antara penyelenggara jasa jaringan dan operator jaringan, aturan terkait layanan komersial jaringan 4G LTE, aturan terkait merger antar operator yang hingga sekarang belum jelas, dan aturan lainnya.

“Ini penting agar tidak ada lagi aparat penegak hukum yang salah mengartikan satu aturan main,” tandasnya.

Sammy merujuk kasus IM2 yang membuat iklim investasi dan usaha di Indonesia menjadi tidak kondusif serta menjadi ancaman akan keberlangsungan layanan internet di Indonesia. “Bayangkan saja ada 200-an bos internet service provider (ISP) yang memakai mekanisme bisnis yang sama dengan IM2 terancam masuk penjara,” tegasnya.

Jika para operator ISP itu menghentikan layanan internet akan mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit. Dalam satu jam, dari catatan APJII potensi kerugian jika Internet mati bisa mencapai Rp767,5 miliar atau Rp4,6 triliun per hari. “Itu tidak boleh terjadi lagi,” tandasnya.

Sammy juga memberi catatan khusus bahwa pengguna internet di tahun 2015 lebih mementingkan kualitas dan keamanan jaringan internet. Apalagi, saat ini sudah ada aplikasi yang mampu memverifikasi benar atau tidaknya satu website, email atau akun lainnya.

“Jadi mereka menginginkan layanan internet bukan sekedar akses saja, tapi lebih dari itu. Jaringan internet harus lebih berkualitas dan secure,” ujarnya.

Tuntutan ini seiring dengan semakin meningkatnya transaksi e-commerce dan pengguna tidak menginginkan lagi adanya email sampah (spam), akun aspal atau website yang juga aspal. Tuntutan lainnya, mereka menginginkan adanya national single payment untuk transkasi e-commerce yang pada 2014 belum direalisasikan.

“Lagi-lagi masalah secure jaringan akan mendominasi di tahun 2015,” ujarnya.

Terkait kesiapan para operator, Sammy melihat masing-masing operator telekomunikasi sudah mengantisipasinya. Mulai dari meningkatkan layanan, memperbaiki jaringan yang dimilikinya hingga meluncurkan akses cepat berupa 4G LTE.

Operator juga menunggu langkah pemerintahan Presiden Joko Widodo untuk membenahi infrastruktur telekomunikasi. Pembenahan ini menjadi penting mengingat di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membuat cetak biru demi mengembangkan Internet yang anti lelet melalui Peraturan Presiden No.96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019.

Melalui dokumen tersebut pemerintah menargetkan 30% populasi di perkotaan bisa menikmati Internet broadband pada 2019. Sementara di perdesaan, target penetrasi broadband hanya 6% saja. Poin menarik lainnya, harga layanan broadband ini diharapkan bisa mencapai 5% dari total pendapatan per kapita.

“Ini tentu peluang yang menggiurkan bagi industri telekomunikasi. Bisa jadi ini merupakan salah satu warisan yang paling berharga untuk pembenahan infrastruktur telekomunikasi Indonesia ke depan,” tambahnya. (tety)

Related posts

Jamin Penyaluran KUR, Jamkrindo Incar Laba Rp1 T

Tety Polmasari

M Iriawan: Tidak Mungkin Pertaruhkan Karier Untuk Kepentingan Politik

Tety Polmasari

Anak Punk Ditemukan Tewas Mengambang di Kali Banjir Kanal Barat

Tety Polmasari

Leave a Comment