11.8 C
New York
06/05/2021
Aktual

Frans Ansanay : Kajati Papua Jangan Lindungi Kasus Korupsi

JAKARTA (Pos Sore) – Ketua Pusat Bantuan Hukum Lembaga Pemantau Penyelenggara Trias Politika Republik Indonesia (PBH -LP2TRI) Pusat, Willem Frans Ansanay, SH., M.Si, mengatakan masyarakat Kepulauan Yapen (Serui), Papua, mengharapkan kado Tahun Baru dari para penegak hukum di negara ini, demi memberikan rasa keadilan bagi rakyat Serui, namun sayangnya, rasa keadilan tersebut nampaknya masih sebatas angan-angan saja.

Investigasi PBH-LP2TRI,menunjukkan adanya dugaan korupsi dana Rp50 miliar yang diperuntukan untuk membangun Pasar Sentral Tarau Serui di Tahun Anggaran 2010 yang hingga kini masih misterius penanganannya, sementara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut, kini masih bebas berkeliaran.

“Kejaksanaan Tinggi Papua, tolong jangan main-main dengan kasus ini. Jangan bermain mata dengan para koruptor. Masyarakat sedang mencari keadilan dan bertanya tanya soal dana kasus pembangunan pasar yang menyerap dana Rp50 miliar,” tegasnya.

Menurutnya, kasus itu sebenarnya sangat sederhana dan sudah terbukti, namun, penanganannya yang misterius penanganannya oleh Kajati Papua.

Dikatakan, hasil investigasi Tim PBH-LP2TRI dengan Mantan Bupati Kepulauan Yapen, Soleman Betawi, semuanya sudah terkuak jelas. Pada pertemuan itu, Soleman Betawi mengatakan sudah melaporkan kasus itu ke Kajati Papua.

Asal mulanya kasus korupsi itu, menurut Soleman, terjadi ketika dirinya waktu itu selaku Bupati meminjam uang ke Bank Papua Cabang Serui, dan diproses ke Bank Papua Pusat di Jayapura, lalu pinjaman itu disetujui.

Berikutnya, karena saat itu Bupati Soleman sudah menjabat 2 tahun, 5 bulan, maka pinjaman ini dialihkan menjadi pinjaman kredit berjangka. yakni berjangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Namun proses berjalan, Bupati Soleman Betawi ditangkap KPK RI, sehingga proses gtersebur tidak bisa ditindaklanjuti.

Sebelum ditangkap KPK, Soleman Betawi sudah memasang Baliho pembangunan Pasar Serui sebagai awal dimulainya pembangunan Pasar Sentral Tarau Serui, yang akan dibangun  layaknya Mal di kota-kota besar.

Kenyataannya setelah Soleman Betawi ditangkap KPK dan tugas selaku diemban oleh mantan Wakil Bupati Yapen, Decky Nenepat. Decky kemudian melakukan penandatanganan Momerandum Of Understanding (MoU) untuk mengeluarkan dana Rp50 miliar tersebut dari Bank Papua Cabang Serui.

Padahal kasus inilah yang menjerat Soleman menjadi tersangka di KPK dan adendum itu dasar hukumnya apa menurut hukum perdata, karena perjanjian kredit itu adalah subyek hukum Bupati Soleman Betawi dan subyek hukum Bank Papua sebagai BUMD.

Investigasi PBH LP2TRI yang bersumber dari salah satu Tim Jaksa penyidik di Pidsus Kajati Papua, menyebutkan  bahwa setelah uang itu diproses, keluarlah Kepmendagri yang meminta uang pinjaman itu dikembalikan seluruhnya kepada Bank Papua.

Surat Kepmendagri tersebut dipegang oleh Ketua DPRD Kabupaten Kepulayan Yapen ketika itu adalah Amon Wanggai, dan surat Mendagri itu disampaikan kepada tim Pemda Kepulauan Yapen perihal perintah Mendagri dimaksud.

Namun, Pemda Kepulauan Yapen hanya mengembalikan Rp25 miliar kepada Bank Papua, sedangkan sisanya digunakan oleh Pemda Kepulauan Yapen. Pemda Kepulauan Yapen pada waktu itu (Tahun 2010) menetapkan APBD Duplikasi dengan memasukan 8 SKPD sebagai penggguna anggaran yang bersumber dari Rp25 miliar tersebut di iantaranya, Dinas PU, Dinas Kesehatan, RSUD Serui, BKD, Dispenda Serui, dan 3 SKPD lainnya.

Khusus Dispenda Serui, anggaran yang diterima itu dipergunakan untuk membangun gedung Kantor Dispenda, yang saat itu Kadispendanya dijabat oleh Drs. DA.

Tim PBH-LP2TRI menemukan kesimpangsiuran penggunaan dana pinjaman tersebut. Mestinya dana  itu harusnya masuk pada pinjaman jangka pendek, tapi ini malah sudah masuk pada kredit jangka panjang.

Dari sisi perdata, peruntukannya  saja sudah salah, dan dari sisi pidananya, bahwa penggunaan uangnya sudah tidak benar. Apalagi ada persoalan duplikasi APBD, yang dalam sistem pemerintahan di Indonesia, tidak ada yang namanya duplikas APBD, apalagi dalam sistem keuangan pemerintah daerah.

Tim yang mencairkan dana itu terdiri dari tim anggaran Pemda Yapen antara lain Sekda Kepulauan Yapen, Ketua Bappeda, Asisten I, II dan III, staf Bappeda, ditambah Wakil Bupati Decky Nenepat, juga 5 orang dari tim anggaran DPRD Yapen, dan 8 SKPD. Ini jelas faktanya terbukti.

Bertolak dari hal itu, Mantan Bupati Soleman Betawi melaporkan kasus itu ke Kajati Papua, lalu lapor]an itu diperiksa kemudian di Kajati Papua pada Tahun 2010.

Delapan SKPD menggelar konsultasi dengan Mantan Kejari Serui, berinisial AS, dan hasilnya mereka dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi ketika kasus itu diperiksa oleh penyidik Kajati Papua, ke-8 SKPD dan pihak terkait lainnya terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Selanjutnya kasus itu dilakukan penyelidikan, ditingkatkan tahapannya menjadi penyidikan dibawa komando Kejaksaan Tinggi Papua saat itu dijabat oleh, LP, dan 5 orang Jaksa. Namun tim ini pun tidak sanggup menindaklanjutinya.

Masyarakat sudah menggelar demo di Kejati Papua mempertanyakan dana Rp50 miliaritu, namun dijawab oleh Kejati Papua berinsial, EH bahwa berkasnya hilang dan menyarankan, ditanyakan kepada Kejari Serui, padahal kasus tersebut tidak ditangani Kejari Serui, melainkan ditangani oleh Kejati Papua dibawah pimpinan Kajati EH.

Kasus tindak pidana korupsi ini harus dituntaskan, sebab jika tidak ditangani akan bergulir terus, dan mengikis kepercayaan masyarakat Serui terhadap penegakan hukum.

Disinyalir ada kesepakatan-kesepakatan antara Mantan Kajati Papua (Hutagalung) dengan Bupati Yapen agar kasus ini didiamkan, karena ada keluarganya yang menangani proyek pembangunan Kantor Dispenda Serui. Bahkan disinyalir juga bahwa Mantan Kepala BKD Serui memberikan sejumlah uang kepada Jaksa-Jaksa ketika itu memeriksa kasus tersebut.

Kajati Papua sudah pernah menetapkan lima tersangka, yakni YPA, AW, DA, DN, dan AN. Namun  sampai berita ini diturnkan, kelima tersangka masih bebas berkeliaran dan belum juga ditahan. Kajati Papua, juga diduga melakukan pelanggaran dengan tidak memeriksal delapan orang yang ada dalam tim anggaran Pemda Yapen  meskipun sudah mengantongi Surat Perintah Pemanggilan Pemeriksaan.

Mestinya mereka ikut diperiksa bersama dengan 5 tersangka tersebut, namun 8 orang tersebut juga sampai sekarang tidak pernah diperiksa oleh tim penyidik Jaksa Kejati Papua.

Ditempat terpisah, Ketua Solidaritas Pelanggaran Hak-Hak Asasi Manusia Papua Kabupaten Kepulauan Yapen, Lucky Nupapaty, menandaskan, sesuai dengan investigasi pihaknya, bahwa dana Rp50 miliar tersebut merupakan dana kredit lunak dari Mantan Bupati Soleman Betawai dengan mengatasnamakan rakyat Kepulauan Yapen, untuk pembangunan Pasar Sentral Tarau.

Namun, ditengah perjalanannya, dana tersebut tidak dipergunakan untuk pembangunan Pasar tetapi diperuntukan untuk hal-hal lain yang diduga kuat dipergunakan oleh oknum pejabat Pemda Kepulauan Yapen, YPA, AN, DN, dan lebih diuntungkan lagi dengan dana itu adalah pejabat bernama DA dan AW. (hasyim)

Related posts

Partai Kebangkitan Bangsa Rayakan Tahun Baru Imlek 2571.

bambang tri

85 Pasar Rakyat Direvitalisasi Menjadi Pusat Perdagangan Lokal

Tety Polmasari

Nevi: Penderita TB Tidak Terobati Dapat Tularkan Penyakit Kepada 10 Hingga 15 Orang

Akhir Tanjung

Leave a Comment