Buruh Tolak Kebijakan Pemerintah

Rabu, 21 Jan 2015
Demo buruh di halaman Kantor Kementerian Ketenagakerjaan

JAKARTA  (Pos  Sore) – Asosiasi Pekerja Indonesia (Aspek Indoneia) menolak wacana pemerintah yang  hanya akan menaikkan UMP setiap lima tahun sekali.

Presiden Aspek Mirat Sumirat dalam siaran pers yang disebarkan di arena unjuk rasa mendesak Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dakhiri untuk menjembatani persoalan yang timbul antara pekerja dan pengusaha.

“Menteri harus peka dalam rangka mencari solusi yang tepat dan sekalgus melindungi kaum pekerja untuk hidup layak dan jaminan pekerjaan yang berkeadilan,” ujar Mirah.

Selain tuntutan tentang UMP, Aspek  Indonesia yang merupakan elemen dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) juga menuntut jaminan pensiun per 1 Juli 2015 dengan manfaat bulanan 75 persen dari upah terakhir, memperbaiki  kebijakan jaminan kesehatan dengan menambah kepersertaan BPJS Kesehatan untuk Penerima Bantuan Iuran (PBI) atau masyarakat tidak mampu, serta memperbaiki kebijakan Coordination Benefit  (COB).

Aspek juga mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan aturan tentang pengangkatan pekerja outsourching di BUMN menjadi pekerja tetap.

Sayangnya, pihak Aspek Indonesia dalam menyampaikan aspirasinya tersebut, menolak bertemu dengan pejabat eselon 2 Kemnaker dan hanya ingin bertemu langsung dengan Menteri Ketenagakerjaan.

Dalam orasinya mereka mendesak pegawai pengawas ketenagakerjaan untuk lebih sering melakukan pemeriksaan ke perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran.  (hasyim)