15.3 C
New York
27/09/2021
Aktual

Aburizal Gugat Kemenkum HAM dan Yasona ke PTUN

JAKARTA, (Pos Sore)—Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar versi Munas Bali yang dipimpin Ir Aburizal Bakrie mendaftar gugatan kepada Menkumham melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PUTN), Senin (23/3) dengan nomor register 62/2015/PTUN-Jkt tertanggal 23 Maret 2015. Kubu DPP Partai Golkar pimpinan Aburizal meminta pihak PUTN membatalkan putusan Menkumham yang ditandatangani Yasona Laoly. Menkumham yang juga kader PDI Perjuangan itu mensahkan kepengurusan Partai Golkar versi Munas Ancol yang dipimpin Agung Laksono.Kuasa hukum DPP Golkar Munas Bali, Prof Yusril Ihza Mahendra mengatakan, pihkanya berkeyakinan bahwa keputusan Menkumham tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik. “Itu cukup alasan buat pengadilan untuk membatalkan keputusan tersebut,” kata mantan Menkum HAM itu dalam siaran pers yang diterima Pos Sore, Senin (23/3) petang.Yusril berharap pengadilan bersikap netral, adil dan tidak memihak dalam memeriksa gugatan ini. Sebab, nuansa politik kisruh kepengurusan Partai Golkar ini sangat besar, sehingga pengadilan menjadi satu-satunya tempat bersandar bagi pencari keadilan.
Dia menilai bahwa keputusan Menkumham menggunakan logika politik daripada logika hukum.
“Karena itu harus ada kontrol eksternal dari penngadilan tun terhadap keputusan pejabat tun yg menyalahi hukum, undang2 dan asas2 umum pemerintahan yg baik. Dengan berbagai argumentasi yg telah kami susun, kami yakin akan memenangkan pertarungan hukum di pengadilan. “Hukum harus mengalahkan kekuasaan,” kata dia.Kementerian Hukum dan HAM Yasonna Laoly secara resmi mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono melalui Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH-01.AH.11.01 TAHUN 2015, tertanggal 23 Maret 2015. SK itu mengabulkan permohonan perubahan anggaran dasar, anggaran rumah tangga serta komposisi dan personalia DPP Partai Golkar.”Mengesahkan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golkar yang dinyatakan dengan Akta Tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga serta Komposisi dan Personalia DPP Partai Golongan Karya tanggal 16 Maret 2015 yang dibuat dihadapan Notaris Surjadi S.H, M.Kn berkedudukan di Kota Jakarta,” bunyi surat tersebut. (akhir)

Related posts

Diskusi di Gelora, Anis: Pemerintah Perlu Rumuskan Sistem dan Strategi Pertahanan Era Digital

Akhir Tanjung

150 Pejabat Eselon III Kemnaker Ikut Assesment

Tety Polmasari

Shalat Idul Adha, Ujian Kesabaran di Tengah Pandemi Covid-19

Tety Polmasari

Leave a Comment