Prabowo: Tolak Privatisasi BUMN

Kamis, 9 Apr 2015

JAKARTA, (Pos Sore)– Koalisi Merah Putih (KMP) harus menolak rencana pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) melakukan privatisi terhadap empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) karena langkah itu dikawatirkan akan merugikan negara seperti yang terjadi terhadap penjualan PT Indosat oleh pemerintahan Megawati Soekarnoputri beberapa tahun silam.”Koalisi Merah Putih harus menolak rencana itu,” kata Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga pesaing Jokowi-JK pada Pilpres 2014, Prabowo Subianto, Kamis (9/4),Perusahaan pelat merah yang disebut Prabowo untuk diprivatisasi adalah PT Jasa Marga Tbk (JSMR), PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Waskita Karya Tbk (WSKT) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).
Kepala Bidang Komunikasi Publik Kementerian BUMN, Teddy Poernama menjelaskan, program privatisasi BUMN untuk tahun ini ada 3 bukan 4 seperti yang dimaksud. Privatisasi yang dilakukan bukanlah penjualan saham, tapi penambahan modal pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). “Program privatisasi kita tahun ini ada 3 bukan 4. Itu untuk Adhi Karya, Waskita Karya dan Antam,” kata Teddy.Dana yang bakal diberikan pemerintah ini digunakan BUMN untuk penguatan modal perusahaan dalam membiayai proyek-proyek yang sedang dikebut pemerintah.Ditambahkan, program privatisasi BUMN berdasarkan ketentuan pasar modal sendiri terdiri dari beberapa skema yakni: penawaran umum (initial public offering/go public), penawaran umum lanjutan (secondary public offering), penerbitan obligasi konversi dan efek lain yang bersifat ekuitas, penjualan saham kepada mitra strategis (strategic sales) bagi Persero yang telah terdaftar di bursa dan cara lain sepanjang memenuhi ketentuan di bidang Pasar Modal.
Tiga BUMN tersebut akan melakukan penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMTED) atau rights issue untuk menyambut tambahan modal itu. Meski ada saham baru, kepemilikan saham negara tetap mayoritas atau di atas 51 persen sesuai UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang BUMN. Artinya peran dominan negara tidak hilang.Jadi, kata dia, Teddy pemerintah bukan menjual BUMN tapi menambah permodalan perusahaan untuk kepentingan negara dengan jalan privatisasi. “Yang menyerap right issue juga pakai dana PMN. Artinya saham negara justru bertambah dan saham publik yang berkurang (terdelusi) jika tidak ikut menambah modal.”Pengamat BUMN, M Said Didu mengatakan, privatisasi harus ke investor strategis dan ke pasar modal. “Kalau penjualan itu dilakukan dengan cara go public, itu tidak masalah karena akan memberi nilai tambah yang banyak, mulai dari BUMN yang lebih sehat sampai sahamnya bisa dibeli oleh seluruh rakyat Indonesia.”
Jadi, kata dia, privatisasi tidak selamanya merugikan selama dilakukan dengan cara go public dan bukan penjualan langsung ke investor strategis. Selama ini, sudah ada 20 BUMN yang melantai di bursa saham. Rata-rata BUMN yang go public mencatat pertumbuhan yang positif, baik dari sisi aset dan kinerja keuangan. Apalagi para BUMN terbuka (Tbk) ini bisa mendapatkan pendanaan dengan mudah, salah satunya melalui penerbitan saham baru alias rights issue. (akhir)