Hindari Kegaduhan Politik, DPR Revisi UU Tentang KPK

Senin, 18 Mei 2015

JAKARTA, (Pos Sore) — DPR RI dan pemerintah harus segera merevisi UU tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ini bertujuan untuk menghindari tumpang-tindih, konflik kepentingan atau kegaduhan hukum dan politik antara lembaga ad hoc itu dengan Kepolisian dan Kejaksaan.

Harusnya ketiga lembaga penegak hukum ini bersinergi untuk menegakkan hukum di tanah air, bukan berseteru seperti yang terjadi belakangan ini.

“Sebagai penegak hukum baik KPK, Polri dan Kejagung itu diharapkan tidak terjadi penyalahugunaan kekuasaan kewenangan atau a bus of power dalam menjalankan tugasnya. Mereka seharusnya independen meski di bawah Presiden RI. Bahkan Presiden juga tak boleh melakukan intervensi, kecuali ada alasan hukum, dan bukan politik,” tegas anggota Komisi III DPR, Syarifuddin Suding, Senin (18/5).

Meski hukum tidak bebas nilai, kata Suding, hukum itu juga produk politik termasuk KPK, sehingga dengan kewenangan yang besar bisa saja disalahgunakan. Karena itu, perlunya revisi bagi ketiga UU lembaga penegak hukum tersebut agar ke depan terjadi sinergi dan bukannya saling melemahkan.

“Bisa melalui pembagian tugas dan kewenangan. Seperti KPK yang menangani korupsi penegak hukum dan penyelenggara negara di atas Rp 1 miliar, atau eselon satu dan ke atasnya.”

Sementara itu, pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin mengatakan, kegaduhan hukum tak bisa dihindari karena tidak ada jaminan kepastian hukum terhadap kinerja kedua lembaga penegak hukum itu sendiri, sehingga KPK dan Polri sama-sama bergerak sesuai dengan niat dan tujuan masing-masing.

“Bisa untuk pencitraan, popularitas atau ada yang merasa lebih kuat,” jelas dia.

Seperti kepolisian sebagai penegak hukum yang eksklusif misalnya lanjut Irman, itu sudah diatur dalam pasal 34 UU NRI 1945 termasuk kewenangan penyidikan dan penyelidikan. Tapi, kewenangan itu kini dimiliki pula oleh KPK. Karena itu, pemerintah dan DPR RI harus melakukan rekonstruksi lembaga penegak hukum tersebut.

“Rekonstruksi lembaga penegak hukum ini untuk membangun sistem dalam mencegah korupsi, tanpa menimbulkan kegaduhan hukum dan politik, karena sistem pemberantasan korupsi itu sendiri belum selesai, dan rekonstruksi itu bisa dimulai dari pimpinan parpol agar tak muncul kegaduhan yang tidak perlu. Maka intervensi Presiden RI pun diperbolehkan selama ada alasan hukum, dan bukan alasan politik,” jelas Irman.

Menurut Irman, delik tindak pidana korupsi (Tipikor) itu yang harus diperbaiki dan diperjelas karena pasal delik ini sering disalahgunakan oleh penegak hukum sendiri.

“Jadi, pasal delik itu jangan diserahkan kepada Kejaksaan, dan saya tetap mendukung KPK, Polri dan Kejaksaan tetap di bawah Presiden RI, agar kalau ada konflik Presiden RI bisa secepatnya memutuskan,” demikian Irman. (akhir)