Pendidikan Vokasi Harus Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja

JAKARTA (Pos Sore) — Pendidikan vokasi memiliki peran dan fungsi yang strategis dalam peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia. Pasalnya, pendidikan vokasi menjadi salah satu tulang punggung untuk mencetak tenaga kerja terampil pada level teknisi.

Namun agar mampu bersaing secara global, desain dan perencanaan program pendidikan vokasi haruslah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dengan orientasi menghasilkan lulusan berkualitas dan siap kerja.

Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri kepada Pos Sore mengatakan pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan keahlian ilmu terapan tertentu, (praktisi bidang khusus) yang mencakup program pendidikan diploma 1, diploma 2, diploma 3, dan diploma 4 yang setara dengan program pendidikan akademik strata 1. Lulusan pendidikan vokasi akan mendapatkan gelar vokasi.

Hanif mengatakan untuk menghasilkan lulusan pendidikan vokasi yang berkualitas dan berdaya saing global lembaga-lembaga pendidikan vokasi harus mengintensifkan kerja sama dengan pemangku kepentingan (stakeholder).

“Kerja sama dengan stakeholder dibutuhkan agar desain dan perencanaan program pendidikan vokasi haruslah disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja sehingga lulusannya cepat bekerja dan mengurangi pengangguran,” kata Hanif.

Stakeholder yang harus diajak bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan vokasi adalah dunia usaha (industri), lembaga sertifikasi, dan institusi pemerintah lainnya yang terkait.

“Terkait dengan itu, Kemenaker telah membangun sistem pengembangan sumber daya manusia (SDM) berbasis kompetensi dengan tiga pilar sebagai sebagai penopang utamanya yang bisa menjadi acuan dasar dalam pendidikan vokasi di Indonesia,” kata Hanif.

Hanif menjelaskan pilar pertama untuk membangun SDM unggul berbasis kompetensi dan keterampilan kerja adalah Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan atau keahlian. SKKNI disusun oleh para pakar dan praktisi yang berpengalaman dibidangnya sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan suatu pekerjaan. SKKNI kemudian ditetapkan melalui proses konvensi nasional untuk memastikan bahwa SKKNI juga diterima secara nasional.

Sampai saat ini pemerintah sudah memiliki 472 SKKNI di berbagai sektor yang dikembangkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait.

“Kita akan terus mengupayakan agar semakin banyak stakeholder yang terlibat dalam pengembangan SKKNI agar standar kompetensi nasional dapat menangani semua bidang pekerjaan,”Katanya. (hasyim)

2 thoughts on “Pendidikan Vokasi Harus Sesuai Kebutuhan Pasar Kerja

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!