11.8 C
New York
06/05/2021
Aktual

Irgan Desak RS Swasta Jadi Mitra BPJS Kesehatan

JAKARTA (Pos Sore) —  Ketua Fraksi PPP MPR RI, Irgan Chairul Mahfiz mendesak pemerintah menjadikan sekitar 700 Rumah Sakit (RS) swasta menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Soalnya, kata Irgan, dalam dialog kenegaraan bertema ‘Implementasi BPJS Kesehatan’ yang digelar Sekretariat MPR RI bersama Koordinatoriat Wartawan Parlemen, Senin (25/5), selama ini RS swasta belum menjadi mitra BPJS Kesehatan.

Padahal, lanjut dia, jumlah RS pemerintah tidak cukup untuk menampung peserta BPJS Kesehatan. Sedangkan masuknya RS swasta sebagai ini sebagai peserta BPJS kesehatan harus win-win solution.

Artinya, pemerintah untung dan RS swasta juga tidak boleh rugi. Soalnya, lanjut Irgan, RS swasta membiayai pembangunan infrastruktur tanpa dana pemerintah. Demikian pula bayaran tenaga medis, dokter, perawat, obat-obatan dan alat-alat kesehatan.

Menurut dia, masih banyak RS swasta yang menolak rujukan peserta BPJS Kesehatan, karena belum menjadi mitra BPJS. “Mungkin tidak menguntungkan, meski RS dan dokter itu dilarang menolak pasien.”Karena itu, pemerintah harus membuat peraturan pemerintah (PP) secara win-win solution, karena RS swasta itu dengan berbagai kebutuhan mediasnya menggunakan angggaran sendiri dan bukan dari APBN dan APBD “Jadi, ke depan dengan bermitra, pemerintah bisa menyubsidi,” tegas anggota Komisi IX DPR RI ini.

Kepala Devisi SDM BPJS Ketenagakerjaan Abdul Latif Algaf mengatakan, banyak hal yang harus dibenahi dengan pelaksnaan BPJS Kesehatan di lapangan. Seperti waktu aktivasi, masa berlakunya kartu BPJS setelah mendaftar adalah selama dua minggu dan bisa berlaku di daerah mana saja.

Alokasi anggaran BPJS Kesehatan dari APBN baru 2 persen atau Rp 41 triliun masih jauh dari amanat UU No.36 tahun 2009 tentang kesehatan 5 persen atau Rp 100 triliun (APBN), dan 10 pesen dari APBD, juga ketersediaan dokter, ketersediaan obatan-obatan, rumah sakit, sistem rujukan yang belum efektif dan lain-lain.

“Waktu aktivasi itu juga harus dirubah karena sakit seseorang itu tidak menentu, tidak mengenal waktu, sehingga bisa lebih fleksibel. Jadi, jangan pencitraan saja dengan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bahwa dengan kartu Askes-BPJS Kesehatan itu juga berlaku di mana saja yang harus dilayani oleh RS. Itulah yang disebut asas portabilitas. Maka KIS jangan hanya menyenangkan masyarakat tapi tidak menyelesaikan penderitaan masyarakat.”

Menurut dia, masih terjadi disharmonisasi antara payung hukum yang mengatur BPJS contohnya Permenkes No.1 tahun 2012 tentang sistem rujukan pelayanan kesehatan perorangan (Permenkes Rujukan Yankes Perorangan) bertentangan dengan UU Rumah Sakit. Permenkes Yankes Perorangan mengatur bahwa RS Pratama adalah pelayanan kesehatan dasar, seperi halnya Puskesmas atau klinik dokter keluarga.(akhir).

 

Related posts

FJB 2014: Kecap yang Menyatukan Nusantara

Tety Polmasari

5 Juta Warga Negara Arab Saudi Miskin

Tety Polmasari

Amin Ak: Alihkan Anggaran Kartu Pra Kerja Untuk Jaring Pengamanan Sosial

Akhir Tanjung

Leave a Comment