Juni, Bulan Kampanye Menentang Pekerja Anak

Rabu, 3 Jun 2015
Menaker M Hanif Dakhiri Makan Bakso Bersama Pekerja Anak

JAKARTA (Pos Sore) — Pemerintah mencanangkan bulan Juni 2015 sebagai “Bulan Kampanye Menentang Pekerja Anak”. Pencanangan bulan kampanye ini juga merupakan, bagian dari implementasi peta jalan (roadmap) menuju Indonesia bebas pekerja anak yang ditargetkan tercapai pada tahun 2022.

“Kita mendorong untuk penghapusan pekerja anak, stake holder tidak lagi mempekerjakan anak dan mendorong mereka melanjutkan pendidikannya, “Kata Menaker Hanif.

Untuk mewujudkan hal itu Kemnaker bekerja sama dengan berbagai lembaga dan kementerian terkait antara lain Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian RI.

Saat ini masih banyak anak Indonesia yang tak bisa menikmati hak-hak mereka untuk mendapat pendidikan. Biasanya, kata Hanif, anak dari keluarga miskin bekerja sejak dini demi ikut mencukupi kebutuhan keluarga.

Ketidakberdayaan orang tua dalam memenuhi kebutuhan keluarga memaksa anak-anak mereka terlibat dalam pekerjaan yang berbahaya atau bahkan terjerumus dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Untuk menangani dan menyelesaikan masalah pekerja anak memerlukan keterlibatan kita semua, baik dari unsur Pemerintah, Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh maupun Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pencanangan Bulan Kampanye Menentang Pekerja Anak ini merupakan tonggak sejarah baru dalam penanganan dan penghapusan pekerja anak secara nasional. Indonesia sendiri telah meratifikasi konvensi Organisasi Pekerja Internasional (ILO) yang berkomitmen menghapus pekerja anak di seluruh dunia. ILO pada 2002 telah menetapkan 12 Juni sebagai Hari Dunia Menentang Pekerja Anak.

Pemerintah juga meluncurkan “Kode Etik APPSI” (Asosiasi Pelatihan dan Penempatan Pekerja Rumah Tangga Seluruh Indonesia) yang berinisiatif mendorong dan memotivasi anggotanya untuk tidak merekrut dan menempatkan pekerja rumah tangga di bawah usia 18 tahun. (hasyim)