Pekerja Home Industry Akan Dilindungi Jaminan Sosial

Rabu, 17 Jun 2015

JAKARTA  (Pos Sore) -– Pemerintah akan membentuk regulasi khusus yang mengakomodasi kepesertaan pekerja industri kelas rumahan  (home industry) dalam program jaminan sosial yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Penerbitan regulasi khusus ini merupakan amanat dari UU No. 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, UU No. 24/2011 tentang BPJS, UU No. 3/1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, serta Konvensi ILO No. 177/1996 tentang Kerja Rumahan.

Penerbitan regulasi khusus dinilai sangat mendesak karena selama ini pekerja rumahan belum mendapatkan jaminan sosial. Pemerintah menargetkan, minimal pekerja sektor ini bisa disertakan dalam program jaminan kesehatan nasional, jaminan kecelakaan kerja, serta jaminan kematian.

“Nanti akan diterbitkan, bisa melalui peraturan menteri atau peraturan pemerintah. Mungkin dalam waktu tiga bulan tuntas,” kata Plt. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan, Muji Handaya di sela-sela diskusi tentang ‘Mempromosikan Kerja Layak Untuk Pekerja Rumahan’, Rabu (17/6).

Tidak adanya pemberian jaminan sosial terhadap pekerja rumahan, sambung Muji, terjadi karena memang selama ini belum ada aturan khusus yang bersifat mandatory. Sehingga pihak pemberi kerja sendiri tidak akan mendapatkan sanksi tegas kendati mengabaikan hak para pekerja tersebut.

Seluruh produk hukum yang mengatur tentang jaminan sosial, katanya, selama ini dianggap hanya mengakomodasi pekerja formal atau masyarakat yang bekerja di perusahaan kelas menengah hingga kelas besar.

Padahal berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja rumahan termasuk kategori tenaga kerja yang harus memiliki jaminan sosial dan menerima upah yang layak,minimal setara dengan upah minimum yang ditentukan.

“Artinya negara mengakui mereka adalah pekerja karena mereka memiliki tugas, menerima penghasilan, dan terikat perja njian kerja.”

Namun yang menjadi permasalahan dalam penyusunan regulasi khusus itu adalah pengelompokan pekerja perumahan, apakah akan dimasukkan dalam kategori pekerja penerima upah atau pekerja bukan penerima upah. Pengelompokan ini berkaitan dengan jumlah iuran yang harus dibayar.

“Memang cukup menjadi perdebatan soal ini. Tapi nanti akan kami lakukan pengkajian bersama pihak terkait,” tegasnya.

Untuk mempermudah penghitungan pembayaran iuran, sambungnya, dalam regulasi khusus tersebut juga akan diatur mengenai ketentuan pembayaran upah bagi pekerja rumahan yang disesuaikan dengan tingkat kelayakan di masing-masing daerah serta keterjangkauan terhadap pembayaran iuran jaminan sosial.

Direktur Bina Keterampilan Pedesaan Indonesia Wahyudi menilai, target waktu tiga bulan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menyelesaikan regulasi khusus itu sangat tidak masuk akal, sebab akan ada perdebatan panjang terkait pemberian jaminan sosial untuk pekerja rumahan.

Menurutnya, kalangan pengusaha kemungkinan akan menolak jika harus menyertakan pekerjanya dalam program jaminan sosial. “Ini industri yang melibatkan pemilik modal, pasar, dan efisiensi pengeluaran pengusaha. Ini tidak bisa diselesaikan dengan mudah,” katanya.

Senada dengan Wahyudi, Direktur Trade Union Rights Centre Surya Tjandra meragukan kesediaan berbagai pihak dalam menyusun konsep regulasi ini. Dia menilai, baik pengusaha maupun serikat pekerja sendiri enggan untuk memperjuangkan kesejahteraan pekerja rumahan.

“Penyusunan permen harus ada komunikasi tripartit. Pertanyaannya siapa yang akan membicarakan ini dalam tripartit? Bagi serikat pekerja isu ini belum penting, apalagi bagi pengusaha,” katanya. (hasyim)