Dekopin Sebut Sistem BUMDes Bertentangan dengan Jiwa Pancasila

Jumat, 31 Jul 2015

JAKARTA (Pos Sore) – Dewan Koperasi Indonesia mempertanyakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang menjadi program Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Karena ternyata, dalam praktiknya Bumdes menjadi perusahaan swasta sehingga bertentangan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945.

“Dengan demikian, Presiden harus segera mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) yang mencabut mengenai oritentasi dari pengoperasian BUMDes yang dianggap merusak tatanan ekonomi masyarakat pedesaan,” tegas Ketua Dekopin Nurdin Halid, usai halal bi halal Dekopin dengan Forum Wartawan Koperasi (Forwakop), di Graha NH, Jakarta, Jumat (31/7).

Pihaknya beralasan, jika Bumdes menjadi perusahaan swasta, maka jiwa semangat gotong royong dan kekeluargaan akan lenyap. Yang muncul adanya jiwa individualisme yang bertentangan dengan jiwa Pancasila.

Jika berbentuk perusahaan swasta berarti ada perbedaan hak dan kewajiban atas kepemilikan perusahaan, sehingga memunculkan sikap individualistik.

“Karenanya, Bumdes harus berbadan koperasi. Kami sudah sampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo. Sudah kami sampaikan juga kepada Menteri Desa,” katanya.

Peranan BUMDes sesungguhnya sangat penting, yakni untuk pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana diamanatkan Pasal 80 UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (tety)