Rambe Kamarulzaman: Calon Tunggal, Pilkada Ditunda

Kamis, 6 Agu 2015
PERPANJANGAN PERPPU-Koordinatoriat Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Pemberitaan DPR RI menggelar Dialektika Demokrasi dengan tema "Rekomendasi Bawaslu Soal Perpanjangan Pendaftaran Pilkada Serenta" menghadirkan Pembicara Anggota Komisi II DPR dai Fraksi PAN,Yandri Susanto,Pengusaha Muda,Raja Sapta Oktohari,Peneliti Politik LIPI, Siti Zuhro di Presroom DPR.Kamis (6/8).Perppu Pilkada Serentak tidak diperlukan karena tidak ada kegentingan yang memaksa. Selain itu penerbitan Perppu harus dikosultasikan dengan DPR.Foto:Bambang Tri P.

JAKARTA (Pos Sore)— DPR RI menegaskan jika tak ada dalam demokrasi dan Pilkada itu melawan lumbung kosong, sehingga calon tunggal jika sampai pada batas perpanjangan pendaftaran juga tetap tunggal, maka sebaiknya Pilkada itu harus ditunda sampai 6 bulan ke depan atau tetap sampai 2017.

Menurut Ketua Komisi II DPR RI Rambe Kamarulzaman, dalam demokrasi tak ada yang melawan lumbung kosong. Terlebih jika lumbung kosong itu nantinya ternyata suaranya lebih besar dari calon tunggal, apakah akan disahkan sebagai pemenang?

“Itu jelas tidak benar, maka dalam Pilkada serentak itu harus ada lebih dari satu calon. Lumbung kosong itu di desa, yang memang tidak ada partai. Karena itu harus dibicarakan bersama dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus fleksibel, jangan terlalu kaku, rigit. Masa terlambat 16 menit saja pendaftarannya ditolak, dan sekarang perpanjang waktu pendaftaran hanya 3 hari untuk 7 daerah (calon tunggal),” tegasnya.

Ia mengemukakan itu dalam dialektika demokrasi ‘Rekomendasi Bawaslu Perpanjang Pendaftaran Pilkada’ bersama anggota Komisi II DPR RI Yandri Susanto, peneliti politik LIPI Siti Zuhro, dan pengusaha muda Raja Sapta Oktohari di Gedung DPR RI Jakarta, Kamis (6/8).

Karena itu, Rambe meminta DPR dan Presiden RI bersama KPU dan Bawaslu untuk konsultasi bersama menyikapi perkembangan politik terakhir ini, demi keutuhan NKRI. Sebab, kalau tidak, hiruk-pikuk pilkada ini bisa mengancam desintegrasi bangsa.

“Jadi, KPU ini jangan sok-sok an, kaku dalam melaksanakan maupun membuat peraturan,” ujarnya. (Bambang Tri P)