11.8 C
New York
06/05/2021
Aktual

Animo Pekerja dan Pengusaha Sangat Tinggi

JAKARTA (Pos Sore) — Animo Masyarakat pekerja dan pengusaha untuk menjadi Hakim Ad Hoc Hubungan Industrial sangat besar menyusul berakhirnya masa bhakti hakim-hakim sebelumnya.

Hal itu terlihat sejak Kementerian Ketenagakerjaan membuka kesempatan kepada kalangan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk menjadi Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industial dan Mahkamah Agung (PHI-MA).

Animo itu sudah terlihat sejak pendaftarannya dibuka pada 23 – 31 Juli lalu. Jumlah SP/SB dan Apindo yang mendaftar hingga awal bulan Agustus 2015 mencapai 476 pendaftar. Jumlah itu terdiri dari 357 serikat pekerja dan 119 kalangan Apindo dan berasal dari 34 provinsi.

Direktur Pencegahan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Sahat Sinurat kepada wartawan mengatakan, tanggapan kalangan pekerja dan Apindo sangat positif dengan dibukanya seleksi calon Hakim Ad Hoc PHI-MA ini.

“Tiap hari ada saja pendaftar baru. Untuk hari terakhir pendaftaran, jumlah itu makin meningkat. Ini menunjukkan minat pekerja dan Apindo sangat tinggi untuk menjadi Hakim Ad Hoc PHI-MA,” katanya.

Antusiasme masyarakat mengikuti seleski calon Hakim Ad Hoc itu ditopang dengan sosialisasi yang dilakukan kepada kaum buruh dan pengusaha, mulai dari tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pemerintah memberikan apresiasi kepada SP/SB dan Apindo atas respon positifnya mengusulkan anggotanya mengikuti seleksi Hakim Ad Hoc tersebut. Jumlah pendaftar kali ini jauh meningkat jika dibandingkan dengan seleksi penerimaan calon Hakim Ad Hoc periode sebelumnya. Kualitas dan latar belakang pendidikannya pun berbeda.

Seleksi calon Hakim Ad Hoc itu ada dua tahap. Tahap pertama, melalui Kementerian Ketenagakerjaan yang melakukan seleksi administrasi. Kemudian melakukan penetapan daftar nominasi berdasarkan hasil tes tertulis. Tahap kedua, melalui Mahkamah Agung dengan menyelenggarakan seleksi kompetensi dan tes kejiwaan (psychotest). Selanjutnya pada calon Hakim Ad Hoc akan diberikan pendidikan dan pelatihan dan kemudian diusulkan kepada presiden untuk diangkat menjadi Hakim Ad Hoc.

Proses seleksi ini dilakukan secara transparan dan objektif di masing masing dinas tenaga kerja tingkat provinsi. Kemudian untuk tahap ujian dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dengan materi ujiannya adalah psychotest, wawancara dan tes kompetensi. Pihak Kementerian Ketenagakerjaan akan melaksanakan ujian mengenai hukum ketenagakerjaan. “Saya berharap para peserta mempersiapkan diri menghadapi seleksi ini dan bagi mereka yang dinyatakan lulus harus siap bekerja untuk membangun hukum ketenagakerjaan di negeri ini,” katanya.

Kebutuhan Hakim Ad Hoc secara nasional tercatat 138 orang, terdiri dari 69 orang unsur SP/SB dan 74 orang unsur Apindo. Jumlah kebutuhan itu merupakan akumulasi dari habisnya masa bhakti Hakim Ad Hoc sebanyak 119 orang dan kekurangannya sebanyak 19 orang.

Seleksi Hakim Ad Hoc ini merupakan sarana untuk memilih anggota SP/SB dan Apindo yang terbaik untuk dapat melayani sengketa antara pengusaha dan kalangan SP/SB, sehingga tercapai keadilan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian, kerjasama membangun hubungan industrial yang harmonis, demokratis, dan berkeadilan di perusahaan dapat tercapai.

Hal itu diperlukan untuk mewujudkan suatu iklim usaha yang kondusif sehingga dapat menciptakan ketenangan bekerja dan sekaligus membuka lapangan kerja baru dalam rangka penanggulangan masalah pengangguran serta peningkatan kesejahteraan buruh.

Sebagaimana diketahui, seleksi calon Hakim Ad Hoc itu dilakukan berdasakan UU No2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Pasal 67 ayat 2 menyebutkan, masa tugas Hakim Ad- Hoc 5 tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 kali masa ajabatan. Seleksi itu juga dilakukan karena Hakim Ad Hoc yang diangkat tahun 2006 dan telah diperpanjang 1 kali, akan berakhir masa tugasnya tahun 2016.

Selain UU No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dasar hukum pelaksanaan seleksi calon Hakim Ad Hoc itu juga adalah PP Nomor 41 tahun 2004 tentang Tata Cara dan Pemberhentian Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung serta Permenakertrans Nomor 01/MEN/XII/2004 tentang Tata Cara Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial dan Calon Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung. (hasyim)

Related posts

Your skill About Organization Starting within the next 2 Moments

Tety Polmasari

Wapres Republik Iran Temui Ketua Umum Kowani

Tety Polmasari

Saefullah Tamliha Sayangkan Simposium PKI yang Digelar Jenderal Purnawirawan

Tety Polmasari

Leave a Comment