4.5 C
New York
25/02/2021
Aktual

Fahri Heran DPR Selalu Disudutkan

JAKARTA (Pos Sore) — Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyayangkan pihak yang selalu menyudutkan DPR RI termasuk kenaikkan tunjangan untuk para wakil rakyat.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini juga heran dengan pemberintaan yang terkesan mengkritik kenaikan tunjangan untuk para wakil rakyat tersebut. Padahal, banyak pejabat negara yang mendapat tunjangan jauh lebih besar dari anggota DPR RI tetapi tidak mendapat sorotan. Masyarakat juga tidak mempersoalkannya.

“Saya agak curiga, mengapa kami ini diserang yang kecil-kecil begini, ya supaya kita lupa bahwa di luar sana, ada uang besar yang membuat kita bungkam,” kata Fahri kepada sejumlah wartawan Rabu, (16/9).

Harusnya, kata Fahri, DPR diperkuat dan diberi kebebasan menyusun anggaran. Apalagi tugas DPR di bidang pengawasan cukup berat. Agar fungsi pengawasan itu berjalan efektif, tunjangan bagi anggota DPR harus dinaikkan.

“DPR dipilih langsung oleh rakyat. Sebagai wakil rakyat yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pemerintah, mereka harus diberikan kebebasan sektor,kebebasan finansial dalam rangka mengawasi pemerintah supaya roda pemerintahan berjalan lebih efektif.”

Dia justru heran dengan adanya pihak-pihak yang mempersoalkan kenaikan tunjangan DPR, tapi tidak mempermasalahkan besarnya belanja lembaga pemerintahan yang besarnya 99,99 persen dari APBN itu.

“Jangan di balik, tekan DPR sedangkan eksekutif yang belanja 99,99 persen merajalela karena tidak diawasi,” kata Fahri.

Seperti diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro mengkui bahwa pemerintah menyetujui kenaikan tunjangan anggota DPR. Namun besarnya kenaikan tak sebesar yang diusulkan DPR.

“Itu sudah diajukan suratnya. Kita potong cukup banyak,” kata Bambang.

Fahri mengatakan, kenaikkan itu masih jauh dari harapan. Apalagi besarnya tunjangan ditentukan pemerintah sebagai eksekutif, bukan DPR sendiri. Padahal eksekutif itu yang harus diawasi DPR RI sebagai wakil dari rakyat.

Harusnya, kata dia, tunjangannya lebih besar dari yang disetujui Menkeu. “Jadi, tidak ada kebebasan menentukan anggaran. Kalau ada kebebasan tentu pengawasan terhadap pemerintah bakal lebih intensif,” demikian Fahri. (akhir)

Related posts

Angkot Terbakar Sopir Tewas Terpanggang

Tety Polmasari

Dekranas Gandeng Kemenkop UKM Dorong Pengembangan UMKM di Kaltara

Tety Polmasari

Jokowi Ngaku Tandatangan Lelang Bus TransJakarta

Tety Polmasari

Leave a Comment