22.3 C
New York
14/06/2021
Aktual

Indonesia Terancam Rawan Pangan

JAKARTA (Pos Sore) — Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di dunia yang memiliki lebih dari 8000 spesies tanaman pangan, Indonesia ternyata belum bebas dari ancaman rawan pangan.

Program swasembada pangan cenderung jalan di tempat, bahkan di beberapa daerah ditemukan kasus kelaparan dan gizi kronis yang cukup tinggi.

Hal ini sangat disayangkan mengingat pemerintah telah mengeluarkan sejumlah peraturan untuk mengatasi masalah pangan di Indonesia seperti UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, UU Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan, dan Perpres Nomor 12 tahun 2008.

Untuk memberikan masukan terhadap permasalahan pangan di Indonesia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan menggelar Forum Kajian Pembangunan pada Rabu, 30 September 2015.

Data Badan Ketahanan Pangan 2006-2012 menunjukkan peningkatan pertumbuhan produksi di Indonesia tertinggal dibandingkan dengan konsumsi khususnya untuk komoditas pokok seperti beras, jagung, kedelai, daging sapi dan gula tebu.

Bahkan, untuk sumber protein sendiri gap tersebut mencapai dua kali lipat pada 2012. Konsumsi karbohidrat dan protein mengalami peningkatan yang cukup signifikan, namun peningkatan produksi pangan lokal sayangnya belum mendapat dukungan yang serius.

Menurut Peneliti Puslit Ekonomi LIPI, Dr. Latif Adam S.E., M.Econ.Stat., dengan rata-rata Pola Pangan Harapan (PPH) pada 2012 sebesar 88,2 persen dari target sebesar 88,9 persen menyebabkan kinerja diversifikasi pangan Indonesia jauh dari ideal.

“Di sisi lain, diversifikasi pangan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 22 tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal menekankan agar pemerintah daerah dan masyarakat untuk kembali kepada konsumsi makanan pokok yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya,” ujarnya dalam Seminar Forum Kajian Pembangunan yang diadakan Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Rabu (30/9).

Menurut Latif, pola produksi yang berorientasi pada beras menyebabkan pola konsumsi masyarakat menjadi belum ideal. Sementara itu, konsumsi umbi-umbian bergerak lambat bahkan tren konsumsi makanan instan juga merangkak naik.

“Pola konsumsi yang tidak berimbang ini akan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat seperti kekurangan gizi, obesitas dan masalah kesehatan lainnya,” jelas Latif.

Esta Lestari, S.E, M.Econ., peneliti di Puslit Ekonomi LIPI, menambahkan, tingkat kesehatan masyarakat yang rendah dari sisi ekonomi tentu akan menjadi hambatan dalam pembangunan nasional karena akan mengganggu tersedianya sumber daya manusia yang prima dan akan meningkatkan pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial.

“Kebijakan pemerintah yang sangat bergantung pada impor beras membuat produksi pangan lokal menjadi menurun dan mendekati pada pola pangan yang tidak sehat,” tambahnya.

Esta menekankan agar kebijakan diversifikasi pangan segera direalisasikan sebagai upaya untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. (tety)

Related posts

Cluster Agate Serpong Hunian dengan Suasana Resort

Tety Polmasari

Kurio, Aplikasi Pengumpul Berita 400 Media Digital di Indonesia, Luncurkan Versi Terbaru

Tety Polmasari

Menristekdikti Lantik Rektor Unpatti dan Direktur PNJ

Tety Polmasari

Leave a Comment