Indef: Presiden Jokowi Harus Kembalikan Kepercayaan Rakyat

Rabu, 7 Okt 2015
PAKET EKONOMI JOKOWI -Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDIP,Maruarar Sirait (kanan) bersama Direktur Eksekutif INDEF,Enny Sri Hartati (kiri) dan Pengamat Politik Al - Azhar,Yusuf Warsim (tengah) menjadi pembicara dalam diskusi Dialog Kenegaraan yang diselenggarakan Koordinator Wartawan Parlemen bekerjasama dengan Humas Pemberitaan DPD bertajuk "Paket Ekonomi Jokowi dan Pengaruhnya Terhadap Preekonomian rakyat" di gedung Parlemen Nusantara III Senayan Jakarta.Rabu (7/10/2015).Foto:Bambang Tri P.

JAKARTA— (Pos Sore)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus mengembalikan kepercayaan masyarakat yang sudah diberikan kepadanya pada pemilihan presiden (pilpres) tahun lalu.Bila tidak, kata Direktur Eksekutif Institue for Develoment of Economic and Finace (Indef), Enny Sri Hartati, kepercayaan rakyat kepada Jokowi bakal terus melorot sehingga berdampak jauh lebih besar dari pada yang ada saat ini. “ Langkah jangka pendek Jokowi harus mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah didapatnya,” kata Enny dalam dialog kenegaraan bertajuk ‘Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Rakyat’ Rabu (7/10).

Enny mengekaui bahwa Jokowi sudah mengeluarkan dua kebijakan ekonomi untuk menyelamatkan perekonomian yang melemah akibat dampak global dan tidak kepercayaan rakyat kepada pemerintahan Jokowi. Namun, dari dua kebijakan itu, rakyat di daerah tidak merasakan dampaknya.
Jadi, kata Enny, persoalan sebenarnya yang harus segera dibenahi pemerintah adalah mengembalikan dulu kepercayaan rakyat kepada pemerintah. “Persoalan jangka pendek pemerintah saat ini adalah mengembalikan dulu kepercayaan rakyat. Karena sebagus apapun upaya dan program pemerintah tidak akan efektif, apabila tidak direspon masyarakat.”
Dijelaskan, ada dua faktor yang menyebabkan stabilitas ekonomi dapat terganggu yaitu faktor fundamental dan faktor psikologis. Dia meyakini, penurunan maupun pelambatan ekonomi yang terjadi lebih pada fakor psikologis masyarakat.

“Yang terjadi akhir-akhir ini publik menyaksikan ada menteri yang tidak akur, bahkan muncul ketidakharmonisan, karena pemimpin di negeri ini menyatakan A. Tapi yang dilaksanakan B,” urainya.
Lebih gamblang, Enny mencontoh, dua kasus yang terjadi yang mengindikasikan tidak sejalannya perintah presiden dengan menteri-menteri yang menjadi pembantunya. “Presiden bilang, batalkan kereta cepat Jakarta-Bandung, tapi tetap jalan itu. Juga soal impor (beras), presiden katakan tidak perlu impor beras, tapi menterinya bilang impor,” demikian Enny (akhir)