4.5 C
New York
25/02/2021
Aktual

Pasal 27 UU ITE Tidak Dapat Dipisahkan dengan Pasal 310 KUHP

IMG_20151015_125005

JAKARTA (Pos Sore) – Dalam menilai perkara pencemaran nama baik, Pasal 310 dan Pasal 311 pada Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki relevansi atau keterkaitan dengan Pasal 27 pada Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronika (ITE).

Keterkaitan pada dua pasal tersebut disampaikan oleh pakar Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia DR. Eva Achjani Zulfa, di depan ketua hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Lenny Wati Mulasimadhi, SH.,MH, Kamis (15/10) dengan agenda sidang mendengarkan keterangan ahli pidana di PN Cianjur .

Kehadiran Eva Achjani Zulfa diperlukan terkait adanya perkara perbuatan tindak pidana pencemaran nama baik oleh terdakwa Heri Wibowo, staff perusahaan dan Erick Limar, Direktur PT Yong Kharisma Utama Jaya Cianjur dengan korban pencemaran Nyoman Yudi Saputra.

Eva Achjani Zulfa mengatakan tafsir Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak dapat dipisahkan dari norma hukum pokok dalam Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP. Ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara No. 50/PUU-VI/2008 atas judicial review pasal 27 ayat (3) UU ITE terhadap UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi menyimpulkan nama baik dan kehormatan seseorang patut dilindungi oleh hukum yang berlaku, sehingga Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak melanggar nilai-nilai demokrasi, hak azasi manusia, dan prinsip-prinsip negara hukum. Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah Konstitusional.

“Bila dicermati isi Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE tampak sederhana bila dibandingkan dengan pasal-pasal penghinaan dalam KUHP yang lebih rinci. Karena itu, penafsiran Pasal 27 ayat (3) UU ITE harus merujuk pada pasal-pasal penghinaan dalam KUHP. Misalnya, dalam UU ITE tidak terdapat pengertian tentang pencemaran nama baik,” paparnya.

Eva melanjutkan, dengan merujuk Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.

Ia menambahkan di dalam Pasal 27 ayat 3 UU ITE terdapat 2 unsur, yaitu unsur obyektif dan subyektif. Unsur-unsur obyektif di dalam pasal tersebut adalah perbuatan, yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya, melawan hukum, yaitu yang dengan ‘tanpa hak’. Obyeknya adalah informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memuat penghinaan dan/atau pencemaran nama baik

“Adapun unsur subyektifnya berupa kesalahan, yaitu yang ‘dengan sengaja’ sehingga ada pemenuhan kriteria pidana yang dilakukan oleh terdakwa,” tambahnya.

Perkara pencemaran nama baik atas nama terdakwa Heri Wibowo dan Erick Limar bermula saat keduanya yang bertindak mewakili PT Yong Karisma Utama Jaya membuat dan mengedarkan surat dalam bentuk surat elektronik (email) kepada pihak ketiga pada April 2014 yang dianggap telah menyerang kehormatan dan kedudukan hukum Nyoman Yudi Saputra.

Sebagai korban, Nyoman Yudi Saputra menilai isi surat yang dikirimkan sebagai hasil rapat umum pemilik saham luar biasa (RUPS LB)yang dilakukan perseroan pada akhir Januari 2014 belumlah memiliki keabsahan secara hukum formil dan materil. Merasa nama baiknya dicemarkan, Nyoman Yudi Saputra pun melaporkan perbuatan tindak pidana tersebut tersebut di Polres Cianjur pada Juni 2015.

Perkara pencemaran nama baik ini turut dipantau oleh LSM Forum Penegak Kebenaran cabang Cianjur yang berkantor pusat di Jakarta. (tety)

Related posts

Agung: Airlangga Paling Pas Dampingi Jokowi 2019

Tety Polmasari

KPK Diminta Hati-hati Tetapkan Seorang Sebagai Tersangka

Tety Polmasari

Ahok Tersangka Kasus Dugaan Penistaan Agama

Tety Polmasari

Leave a Comment