Perusahaan Tetap Bandel ?

Pemerintah Bakal Jatuhkan Sanksi Tegas

Kamis, 22 Okt 2015
Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya

JAKARTA (Pos Sore) — – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan memberikan toleransi hingga akhir tahun sebelum menjatuhkan sanksi keras kepada perusahaan yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya dalam program jaminan pensiun.

Sanksi keras dimaksud adalah berupa pencabutan izin dan penutupan layanan publik oleh seluruh instansi pemerintah sebagaimana tertuang dalam PP No. 86/2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.

“Kami memberi toleransi sampai akhir tahun. Kalau sampai akhir tahun peringatan tidak diindahkan maka sanksi keras akan dijatuhkan pada Januari tahun depan,” kata Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya pada konferensi pers tentang progres pembangunan perumahan pekerja, Rabu (21/10).

Dalam PP No. 86/2013 itu, sanksi penghentian pelayanan publik meliputi perizinan terkait usaha, izin mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja, dan izin mendirikan bangunan.

Jika mengacu pada PP tersebut, seharusnya saat ini perusahaan yang belum menyertakan pekerjanya dalam program jaminan pensiun bisa dikenai sanksi pencabutan izin. Pasalnya BPJS Ketenagakerjaan telah melayangkan surat peringatan pertama dan kedua.

Pasal 10 PP No. 86/2013 menyatakan, setelah perusahaan menerima surat teguran pertama, dalam jangka waktu 10 hari perusahaan itu harus melakukan perbaikan. Apabila sampai 10 hari teguran tertulis tidak diindahkan maka sanksi teguran tertulis kedua dilayangkan. Teguran kedua ini juga memberikan tambahan waktu 10 hari kepada perusahaan.

Jika perusahaan masih belum mendaftarkan pekerjanya, maka sanksi denda akan diberlakukan. Sanksi denda dikenakan sebesar 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.

Apabila sanksi denda tidak disetor lunas, perusahaan dikenai sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Artinya, jika mengacu pada implementasi program pensiun per 1 Juli lalu, seharusnya saat ini perusahaan pelanggar sudah dikenai sanksi berat.

“Kami lakukan sanksi bertahap. Sekarang kami masih memberikan peringatan. Kalau tidak ditaati kami akan minta ke kementerian teknis untuk menjatuhkan sanksi berat itu,” tegas Elvyn.

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, hingga 20 Oktober tahun ini, jumlah pekerja yang terdaftar dalam program jaminan pensiun sebanyak 3,9 juta orang yang berasal dari 2.901 perusahaan.

Capaian angka tersebut masih minim dibandingkan jumlah pekerja yang terdaftar ke dalam program jaminan hari tua yang mencapai 17,2 juta per Agustus lalu. Padahal seharusnya pekerja yang menjadi peserta jaminan hari tua juga terdaftar sebagai peserta program jaminan pensiun.

Direktur Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Wahyu Widodo menilai, toleransi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan memang harus dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran terkait pentingnya program jaminan sosial.

Menurutnya, pemerintah memang meminimalisasi pemberian sanksi kepada perusahaan. Namun seharusnya toleransi itu juga diimbangi dengan sikap kooperatif dari perusahaan. “Pemerintah mengharapkan sanksi itu tidak ada, kami berharap perusahaan patuh.”

Namun apabila toleransi yang diberikan tidak diindahkan oleh perusahaan, imbuhnya, maka Kementerian Ketenagakerjaan siap untuk menjatuhkan berbagai sanksi kepada perusahaan, seperti pencabutan izin perusahaan maupun pencabutan izin kerta tenaga kerja asing. (hasyim)