11.8 C
New York
06/05/2021
Aktual

Jokowi Harus Ke Luar Dari Tekanan Parpol

JAKARTA, (Pos Sore)– Presiden Joko Widodo (Jokowi) harus benar-benar keluar dari tekanan partai politik (parpol) pengusung seperti PDI Perjungan, Nasional Demokrat (Nasdem), Hati Nurani (Hanura) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk melakukan reshuffle (perombakan) kabinet kerja.

Soalnya, kata pimpinan Komisi II DPR RI, Ahmad Reza Patria, dalam setahun pemerintahan Jokowi, hampir semua kehidupan seperti ekonomi, hukum dan politik turun drastis. Bahkan anggaran tidak terserap dengan baik.

“Setahun pemerintahan Jokowi, angka pengangguran bertambah signifikan. Gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjafdi di mana-mana sehingga otomatis membuat kemiskinan bertambah besar pula,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten dan Kota Cianjur, Jawa Barat ini dalam dialektika demokrasi ‘Rasehuffle Kabinet untuk Siapa?” bersama pengamat politik UI. Agung Suprio, Kamis (5/11).

Sesuai dengan janjinya ketika kampanye Pilpres lalu, Jokowi harus menempatkan para pembantunya seperti menteri dari kalangan profesional. “Di partai politik juga banyaka kalangan profesional. Jadi, Jokowi bisa memilih para pembantunya yang profesional. Dari kalangan partai politik atau tidak, itu urusan lain,” kata Ahmad Reza.

Setahun pemerintahan Jokowi, kata Ahmad Reza, banyak sekali kelemahan pemerintahan pimpinan mantan walikota Solo ini. Terjadi kegaduhan politik yang ditimbulkan karena tidak harmonisnya hubungan sesama para pembantu Jokowi ini.

Koordinasi di internal kabinet juga belum berjalan dengan baik. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli sepertinya berseteru dengan Wapres Jusuf Kalla, PDIP dengan Meneg BUMN Rini Soemarno.

Kalau dengan reshuffle jilid II ini tidak juga ada perbaikan dalam perekonomian, politik dan penegakkan hukum, berarti kesalahan ada pada Presiden RI, yang mungkin tidak mampu mengelola pemerintahan ini dengan benar.

Hal itu sudah terlihat sejak memerintah di mana janji-janjinya tidak terpenuhi. “Misalnya koalisi tanpa syarat dan tidak bagi-bagi kekuasaan, kabinet yang profesional, kabinet yang ramping dan pro rakyat. Padahal, waktunya cukup untuk menyusun zaken kabinet,” demikian Ahmad Reza. (akhir)

Related posts

Pemerintah Osaka Kunjungi RI Bahas Upah Buruh

Tety Polmasari

Pada 2014 Tercatat 566 Tewas Akibat Bencana Alam

Tety Polmasari

2 Pria Pengedar Narkotika Diciduk

Tety Polmasari

Leave a Comment