Di Tengah Minimnya Jumlah Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

Pengawas Ketenagakerjaan Dituntut Jadi Garda Terdepan

Rabu, 25 Nov 2015

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri mengatakan pengawas ketenagakerjaan harus mampu menjadi garda depan dalam penegakan hukum ketenagakerjaan dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya.

“Sekarang tugas utama pegawai pengawas ketenagakerjaan  adalah bagaimana mengembalikan marwah dan kewibawaan pengawasan. Bahasa kongkretnya adalah bagaimana kalau Pengawas memanggil orang, ada rasa takut bagi yang dipanggil,” kata Menaker Hanif dalam pengarahannya pada ‘Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan’, Rabu (25/11).

Rakor yang digelar dengan tema “Implementasi Pengawasan Ketenagakerjaan Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 itu akan berlangsung empat hari (24- 27 November 2015) diikuti pegawai 700 pengawas dari berbagai daerah di seluruh Indonesia.

Menaker Hanif mengatakan pegawai pengawas ketenagakerjaan harus kreatif dalam membuat teroboson, inovatif dan menjunjung tinggi kredibilitas saat melakukan tugas pengawasan ketenagakerjaan.

“Kewibawaan bisa muncul karena 2 hal, yaitu integitas dan profesionalisme. Pengawas juga harus lebih memperhatikan norma-norma ketenagakerjaan untuk ditegakkan secara adil dan konsekwen.”

Sebab, lanjut menteri, masih banyak Norma ketenagakerjaan yang belum dijalankan, misalnya di sektor maritim, perkebunan dan pertanian.

Hanif juga meminta Pengawas Ketenagakerjaan bekerja secara independen. Pengawas juga harus tahu bagaimana cara bekerja yang baik dan benar serta memberikan pelayanan terbaik.

“Kalau integritas dan profesionalisme tidak ada, maka kerja pengawas tidak akan pernah efektif. Pertanyaannya adalah bagaimana kita serius membangun kewibawaan pengawas ?” kata Hanif

Data menunjukkan akhir 2014 jumlah pegawai pengawas ketenagakerjaan tercatat 1.776 orang untuk mengawasi 265.209 perusahaan. Idealnya, dibutuhkan 4.452 petugas pengawas ketenagakerjaan sehingga masih ada kekurangan 2.676 orang pengawas. Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, sebanyak 155 kabupaten/kota belum memiliki pengawas ketenagakerjaan.

Terkait keterbatasan itu, Menteri Hanif meminta agar pengawas di daerah mengembangkan pengawasan berbasis komunitas dengan cara melibatkan masyarakat untuk bisa menjadi telinga dan mata bagi pengawas itu sendiri. Dengan cara itulah, diharapkan semua pihak akan bisa terlibat dengan baik sehingga tujuan pengawasan untuk memberikan pelayanan terbaik akan bisa tercapai.

Beberapa kalangan yang peduli terhadap minimnya jumlah pegawai pengawas menyarankan agar Kemnaker membuka Perguruan Tinggi yang mendidik pegawai pengawas, pegawai perantara dan pengantar kerja yang diikat dengan bea siswa sehingga kelak nanti kebutuhan pegawai di lingkungan Kemnaker bisa terisi dengan lulusan dari perguruan tinggi tersebut.

Realita menunjukkan, nyaris setiap tahun Kemnaker harus merekruit pegawai baru dari berbagai displin ilmu sehingga untuk memenuhi standar kerja, Kemnaker diwajibkan melatih dan mendidik lagi pegawai-pegawai baruj tersebut dengan ilmu ketenagakerjaan khusus.   (hasyim)

 

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015