11.7 C
New York
11/05/2021
Aktual

DPD Minta Kemendagri Beri Sanksi Pemda Penggganggu Dana Pilkada

JAKARTA (Pos Sore) — Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Farouk Muhammad meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan sanksi hukum kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengganggu penganggaran dan ada unsur kesengajaan untuk menunda pelaksanaan Pilkada di daerahnya masing-masing.

“DPD setuju penerapan hukum bagi Pemda yang sengaja mengganggu kelancaran penyelenggaran Pilkada sebagaimana telah ditegaskan pemerintah, karena bukan permasalahan administratif saja,” kata Farouk dalam pernyataan sikap DPD RI jelang pelaksanaan Pilkada Serentak, Jumat (4/12).

Menurut Farouk, berdasarkan informasi dari KPU Pusat, ada 13 daerah yang pencairan dana penyelenggaraan pilkadanya masih terhambat atau tersandera, dimana realisasi pencairannya kurang dari 50 persen.

Atas dasar itu, DPD meminta Kemendagri bersikap tegas dengan mengultimatum Pemda yang bermasalah tersebut agar daerah segera melakukan langkah-langkah penyelesaian yang bersifat eksekutorial demi menjamin kelancaran penyelenggaran Pilkada.

Adapun Dari ke-13 daerah itu, selain Inhu dan Rohul (Riau) ada Kabupaten Pematang Siantar (Sumut), Natuna dan Bintan (Kepri), Tanjung Jabung Barat (Jambi), Way Kanan (Lampung), Musirawas Utara (Sumsel), Pekalongan (Jateng), Banjar (Kalsel), Yahukimo (Papua), Kolaka Timur (Sultra) dan Bontang (Kaltim).

“Dari ke-13 itu, dari informasi yang kita terima per hari ini, tinggal enam daerah yang bisa menyelesaikan pencairan dana pilkadanya. Tapi kita belum tahu daerah mana yang selesai dan yang belum. Tapi DPD setuju penerapan hukum bagi ke-13 daerah itu,” kata dia.

Dikatakan, kesengajaan menghambat pencairan dana pilkada merupakan trik-trik politik untuk memenangkan calon tertentu yang dilakukan. “Yang dihambat dana Panwaslu agar tidak bisa melakukan pengawasan. Ini kan pembahasan di DPRD, ada trik-trik politik untuk memenangkan calon tertentu,” kata Farouk. (akhir)

Related posts

Presiden Luncurkan Bank Wakaf Mikro An Nawawi Tanara

Tety Polmasari

DJSN: Pemudik Peserta BPJS Sakit Bisa Langsung ke FKTP atau IGD RS

Tety Polmasari

Pemerintah Berkomitmen Atasi Masalah Kemiskinan dan Ketimpangan

Tety Polmasari

Leave a Comment