Kementerian Pariwisata Sosialisasikan Pelaksanaan TDUP

kemenpar4

JAKARTA (Pos Sore) – Kementerian Pariwisata melakukan sosialisasi pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) kepada pelaku usaha pariwisata tanah air.

Sosialisasi itu dimaksudkan untuk mempermudah investor sektor pariwisata dalam melakukan perizinan maupun melakukan pemutakhiran perizinan menjadi TDUP. Meski sampai saat ini terdapat 3000 usaha pariwisata yang memiliki ITUP belum melakukan pemutakhiran menjadi TDUP.

Karenanya, Deputi Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata Dadang Rizki Ratman, menilai, sosialisasi tersebut dinilai penting.

“Karena pemerintah menargetkan pada 2019 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai 20 juta orang. Sementara itu, pergerakan wisatawan nusantara ditargetkan mencapai 275 juta,” ujarnya, di sela Sosialisasi PelaksanaanTanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), di Jakarta, Kamis (3/12).

Menurutnya, target tersebut cukup masuk akal. Berdasarkan data dari The Travel and Tourism Competitiveness Index 2015 yang dikeluarkan World Economic Forum (WEF), daya saing pariwisata Indonesia berada di peringkat 50 dari 141 negara. Atau naik 20 peringkat dari tahun 2013 yang berada di peringkat 70.

Dikatakan, hingga Agustus 2015, jumlah pergerakan wisman 6.322.592 orang dari total target tahun 2015 yang sebanyak 10 juta wisman.

“Nilai realisasi PMA kuartal ketiga tahun 2015 meningkat 228.66% dari nilai realisasi investasi pariwisata kuartal ketiga tahun 2014,” katanya, di Jakarta, Kamis (3/12).

Sementara itu, nilai realisasi PMDN kuartal ketiga tahun 2015 meningkat sangat signifikan dibandingkan pada kuartal ketiga tahun 2014, yaitu dari US$18.02 juta menjadi US$133.53 juta.

Dia menambahkan, untuk capaian realisasi investasi pariwisata kuartal ketiga 2015 mencapai angka US$ 379 juta. Angka ini jauh lebih tinggi dari pada kuartal ketiga tahun 2014 yang hanya mencapai angka US$ 92.71 juta.

“Diharapkan angka ini akan terus meningkat hingga kuartal terakhir tahun ini,” ujarnya.

Karenanya, untuk lebih meningkatkan kemudahan investor dalam berinvestasi di Indonesia, perlu dilakukan perubahan-perubahan rezim perizinan.

Dalam sektor pariwisata sendiri, sudah terjadi perubahan dari rezim perizinan menjadi Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) dan setiap usaha pariwisata diwajibkan untuk memiliki TDUP berdasarkan pada UU No.10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Hal ini juga ditindaklanjuti Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.85 – 97/HK.501//MKP/2010 tentang Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Pariwisata dan dalam pasal 27 ayat 2.

Dalam hal pengurusan perizinan, Kementerian Pariwisata telah melimpahkan wewenang kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) terkait dengan pemberian izin usaha di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka Penanaman Modal.

Direktur pelayanan perijinan penanaman modal BKPM Prawoto Taruno, menyebutkan, saat ini Pemerintah juga menerbitkan Adanya Peraturan Presiden No.97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menyatukan proses pengelolaan pelayanan baik yang bersifat pelayanan Perizinan dan Nonperizinan.

“Untuk Pelaksanaan PTSP, saat ini sudah tersedia Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE) yang dapat dimanfaatkan oleh investor dalam melakukan pengurusan perizinan,” katanya. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!