21.6 C
New York
18/09/2021
Aktual

Ini Terobosan Badan Karantina Pertanian Hadapi MEA

JAKARTA (Pos Sore) – Menghadapi era perdagangan bebas Asean atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) yang mulai berlaku awal 2016, Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong kesiapan para pelaku usaha mengingat Indonesia memiliki berbagai potensi, khususnya dari sisi komoditas hewani dan nabati.

“Badan Karantina Pertanian telah melakukan berbagai upaya terobosan untuk menyongsong MEA, dengan melakukan berbagai terobosan baik kebijakan teknis maupun pengembangan teknik operasional di lapangan,” kata Kepala Barantan Banun Harpini saat memaparkan ‘Refleksi Tindakan Karantina Tahun 2015’, di kantornya, Jakarta, Rabu (30/12).

Terobosan yang dimaksud, yaitu dengan melakukan pertukaran sertifikat elekteronik (e-Cert) sanitari dan fito sanitari (SPS) dengan negara mitra dagang Belanda pada Nopember lalu. Selain itu, meningkatkan kualitas layanan karantina pertanian dalam memenuhi SPS negara mitra dagang.

Juga meningkatkan kerjasama dan sinergitas pengawasan pemasukan ilegal pangan strategis di wilayah perbatasan dengan TNI AD dan AL, yakni di Papua, NTT, Kalimantan Barat, dan pantai Timur Pulau Sumatera.

“Dan, menurunkan waktu inap (dewlling time) di Pelabuhan Tanjung Priok dari 1,32 hari atau 32 jam sebelum Agustus, menjadi 0,25 hari atau hanya 6 jam pada Desember,” ungkapnya.

Pemangkasan dwelling time di pelabuhan Tanjung Priok dilakukan pasca kunjungan Presiden Joko Widodo, yang ingin supaya proses keluar masuk barang dipercepat agar mampu bersaing dengan negara tetangga. Barantan melakukan deregulasi, untuk memindahkan tempat pemeriksaan karantina di depan sebelum kepabeanan dan berada di lini pertama, dengan metode pemeriksaan baru dan ada batas waktu layanan maksimum.

Banun menambahkan, pihaknya memberikan layanan karantina prioritas di beberapa pelabuhan besar, seperti Tanjung Priok dan Tanjung Mas, dengan memadukan sistem manajemen resiko dengan kepatuhan.

Dengan layanan ini, maka para pelaku usaha ekspor komoditas tidak perlu melakukan pemeriksaan fisik, atau hanya cukup lapor melalui sistem yang sudah disediakan dalam waktu hanya hitungan menit.

“Berdasarkan data kami, ada 13 pelaku usaha yang patuh karantina, dan mereka diberikan sertifikat layanan prioritas. Itu sangat signifikan menghemat waktu dan kita juga perbaiki layanan elektronik dengan e-signature dan layanan e-submision,” jelas Banun

Menurutnya, menghadapi MEA, Indonesia harus optimis sebagai layer ekspor karena komoditas kita di perkebunan rankingnya tinggi. Sebut saja, CPO ranking 1, karet ranking 2, dan menjadi inisiator palm kernel oil (Pke).

“Mari kita ubah jangan hanya sebagai peluang pasar mereka, tapi sebagai basis industri. Kita punya keunggulan komparatif, seperti banyak yang ebrusia mudan dan gaji tenaga kerja kompetitif dibanding negara tetangga,” tandasnya. (tety)

Related posts

Menkes Beberkan 14 RS Pengguna Vaksin Palsu

Tety Polmasari

JK Layak Jadi Capres Alternatif Partai Golkar

Tety Polmasari

Basarah Bantah Hidupkan GBHN Wacana PDI-P

Tety Polmasari

Leave a Comment