Gandeng 23 Ahli Hukum Lingkungan, KemenLHK Siapkan Materi Banding

Kamis, 7 Jan 2016

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan materi banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Palembang yang menolak tuntutan perdana Kementerian KLH terhadap PT Bumi Mekar Hijau (BMH), anak usaha Sinarmas sebagai pelaku pengerusakan lahan.

Untuk itu, Kementerian LHK mengundang 23 ahli hukum lingkungan dan hukum administrasi, guna menyusun materi banding.

“Kalau soal penanganan hukum, kami di kementerian sedang menyiapkan bandingnya. Saya besok rapat dengan ahli hukum, yang saya undang ada 23 ahli hukum lingkungan, hukum administrasi,” kata Siti usai rapat mengenai restorasi gambut, di rumah dinas Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), Jl Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (7/1).

Dikatakan, ke 23 ahli hukum tersebut akan dimintai pendapatnya untuk menyusun materi banding agar optimal meski secara teknis materi banding kewenangan bagian hukum.

Seperti diketahui, pemerintah menuntut PT Bumi Mekar Hijau (BMH) secara perdata membayar ganti rugi Rp7,9 triliun. Perinciannya, sebesar Rp 2,6 triliun sebagai ganti rugi kerusakan lahan, dan sisanya biaya perbaikan lahan seluas 20.000 hektare (ha).

Namun Majelis Hakim PN Palembang yang menyidangkan perkara tersebut, menganggap tuduhan tidak dapat dibuktikan sehingga ditolak.

Majelis hakim yang diketuai Parlas Nababan, dalam putusan yang dibacakan Rabu (30/12) menyatakan Kementerian LHK diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp10.521.000. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan peralatan pengendalian kebakaran tersedia di lapangan dan lahan yang terbakar masih dapat ditanami, sehingga PT BMH dibebaskan dari segala tuntutan. (tety)