10.8 C
New York
12/05/2021
Aktual

Hadapi MEA Perusahaan Wajib Terapkan K3

JAKARTA (Pos Sore) — Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri meminta perusahaan untuk menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) di lingkungan kerja menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) selain peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasalnya, menrut Hanif, K3 merupakan salah satu aspek penting dalam perlindungan ketenagakerjaan disamping perlindungan pengupahan, jaminan sosial, kebebasan berserikat, hubungan kerja, dan lainnya.

K3 juga merupakan hak dasar dari setiap tenaga kerja, yang ruang lingkupnya telah berkembang sampai pada keselamatan dan kesehatan masyarakat secara nasional.

Biro Humas Kemnaker dalam siaran persnya, Selasa (12/1), menyebutkan. Menaker Hanif menegaskan menghadapi MEA dan era persaingan perdagangan internasional, azas penerapan K3 di perusahaan merupakan syarat utama yang berpengaruh terhadap nilai investasi, kualitas dan kuantitas produk dan jasa, kelangsungan usaha perusahaan serta daya saing sebuah negara.

Oleh karena itu, kata Hanif produk barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan harus memiliki mutu yang baik, aman dipergunakan, ramah lingkungan serta memenuhi standar internasional yang ketat seperti sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen K3 serta standar-standar lainnya.

Tujuan penerapan SMK3 adalah menciptakan suatu sistem keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen,tenagakerja,kondisi dan lingkungan kerja yang terintegrasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien.

Tentang kecelakaan Kerja, Menaker Hanif menambahkan berdasarkan Undang-Undang No.1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, pelaksanaan kegiatan K3 tidak hanya ditujukan pada tenaga kerja tetapi juga orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya.

Tetapi Juga bagaimana dapat mengendalikan resiko terhadap peralatan, aset dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Data BPJS Ketenagakerjaan akhir tahun 2015 me4nunjukkan, telah terjadi kecelakaan kerja sejumlah 105.182 kasus, dengan korban meninggal dunia 2.375 orang. Salah satu penyebab kejadian tersebut adalah pelaksanaan dan pengawasan K3 dan perilaku masyarakat industri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, belum optimal.

Sebagai pemegang kebijakan nasional tentang K3, Kemnaker sangat mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3 di lapangan.

Apabila K3 terlaksana dengan baik, lanjut Hanif, maka kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dapat ditekan, biaya-biaya akibat kasus tersebut dapat dihindari sehingga dapat tercapai suasana kerja aman, nyaman, sehat dan tercipta produktivitas. (hasyim)

Related posts

10 Web-Design Mistakes for Designers

Tety Polmasari

6 Pemuda Mabuk Tramodal Diamankan

Tety Polmasari

Transfer Dana Bagi Hasil Provinsi Riau Kurang, Chairul: Rakyat Butuh, Kemenkeu Harus Bayar

Akhir Tanjung

Leave a Comment