Pemberian Amnesti Harus Berdasarkan Pertimbangan DPR

JAKARTA (Pos Sore) — Pakar hukum Prof. DR. Amirul Mukminin berpendapat sebelum memberikan amnesti atau pengampunan kepada kelompok Din Minimi, Presiden Joko Widodo harus memperhatikan pertimbangan DPR.

Menurutnya itu sejalan dengan bunyi pasal 14 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, bahwa Presiden harus memperhatikan pertimbangan DPR, sebelum mengeluarkan Amnesti.

“Yang harus diingat, Pasal 4 pada UU Darurat nomor 11 Tahun 1954 dikatakan amnesti akan menghapus seluruh akibat hukum yang di tanggung seorang pelaku tindak pidana,” tandasnya dalam ceramahnya bertema ‘Grasi, Amnesti dalam Perspektif Rekonsiliasi Anak Bangsa’.

Ia menegaskan hal itu saat berceramah di hadapan mahasiswa UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Iskandar Muda/UNIDA, dan Universitas Syiah Kuala, di Kantor HMI Banda Aceh, Kamis (4/2).

Di sisi lain, lanjutnya, nota kesepahaman Helsinki yang mengakhiri konflik antara pemerintah dan GAM menentukan, Amnesti akan diberikan kepada semua orang yang terlibat dalam kegiatan GAM.

Selama ini Din Minimi juga telah mengaku kalau dirinya hanya menuntut kesejahteraan bagi rakyat Aceh dan mantan kombatan. Dirinya sama sekali tidak terlibat dalam beberapa kasus penculikan dan perampokan yang terjadi selama ini.

“Jadi bila pernyataan Din Minimi itu benar maka wajar Din Minimi itu dikasih Amnesti. Polisi memang berhak memproses benar atau salah secara hukum, namun kalau memang tidak bersalah, kita mendesak untuk diberikan Amnesti,” tuturnya. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!