Akses Alat Pembasmi Kanker Dr Warsito Harus Dibuka Lebar

Senin, 8 Feb 2016

alat

JAKARTA (Pos Sore) — Yayasan Lavender Indonesia meminta Kementerian Kesehatan untuk membuka layanan alternatif, tradisional dan komplementer dalam penanganan penyakit kanker. Dengan adanya layanan alternatif, diharapkan 100% pasien dapat terlayani dengan baik.

Indira Abidin Ketua Lavender Ribbon Cancer Support Group, mengatakan, permintaan itu tak lepas dari kondisi negara saat ini yang hanya mampu melayani 3,75% pasien kanker dengan prevalensi 4,3 pasien kanker per 1.000 penduduk.

“Penyebabnya, kondisi infrastruktur kesehatan yang minim, dan keterbatasan kemampuan metode konvensional mengatasi kanker,” katanya, di Jakarta, dalam siaran persnya.

Di Indonesia saat ini ada kurang lebih 4,3 penerima anugerah kanker per 1.000 penduduk Indonesia. Namun yang memprihatinkan, hingga sekarang hanya ada 0,6 tempat tidur dan 0,2 dokter per 1.000 penduduk untuk melayani berbagai macam penyakit, tidak hanya penyakit kanker

“Banyak di antara kami yang merasa depresi, bahkan hampir bunuh diri, mendengar diagnosa kanker. Pengobatan susah didapat, apalagi di daerah. Bahkan bagi kami yang kebetulan tinggal di kota, punya uang, dan mampu berobat, tak ada dokter yang dapat menjamin kesembuhan kami. Bahkan di Amerika yang sangat siap melayani pun tingkat survival 5 tahun untuk kanker payudara hanya 11% (SEER),” tambah Indira.

Dan, alat pembunuh kanker (ECCT) hasil inovasi Dr. Warsito, menjadi salah satu metode yang dipilih oleh Yayasan Lavender Indonesia, yang kini aksesnya telah ditutup oleh Kemenkes.

“Dengan adanya keterbatasan infrastruktur kesehatan Indonesia kami memandang keputusan ini memperburuk kondisi. Pasien kanker yang sebelumnya bisa mengakses ECCT sebagai alternatif pengobatan metode konvensional kini tak lagi mempunyai pilihan tersebut,” tuturnya.

Yayasan Lavender Indonesia, juga meminta Kemenkes memberikan akses terhadap Electro Capacitive Cancer Treatment (ECCT) sebagai salah satu terapi alternatif untuk bisa menutup kekurangan infrastruktur.

“Kami meminta Kemenkes untuk memberikan akses kepada pasien paliatif seluas-luasnya terhadap ECCT sebagai usaha terakhir mengatasi kanker,” tandasnya.

Indira menambahkan, pihaknya meminta Kemenkes untuk melibatkan pasien penyusunan kebijakan, dan memastikan adanya representasi pasien dalam setiap komite etik.

“Kesehatan adalah hak asasi setiap manusia dan negara wajib memberikan akses terhadap layanan kesehatan tanpa memandang kelas ekonomi, daerah dan kelompok,” tegasnya. (tety)