Menko Polhukam: Pemerintah Tidak Boleh Diatur Premen

Jumat, 12 Feb 2016

JAKARTA (Pos Sore)— Pemerintah dan negara tidak boleh diatur preman. Karena itu, pemerintah harus bisa mendisiplinkan para preman tersebut.

Itu dikatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Pandjaitan dalam Coffee Morning dengan sejumlah media, Jumat (12/2).

Dijelaskan, siapapun di Indonesia termasuk Ormas harus menghormati aturan atau undang-undang yang dibuat pemerintah pemerintah akan membekukan ormas yang tidak memenuhi aturan atau undang-undang yang dibuat.

“Ormas harus menghormati UU jika ingin tetap tinggal di Indonesia. Hak demokrasimu kami hormati, tapi harus patuh UU. Kalau tidak suka, keluar dari Indonesia,” ketus purnawirawan TNI AD tersebut.

Seperti deberitakan, beberapa hari lalu Medan dua Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) Pemuda Pancasila dengan OKP Ikatan Pemuda Karya terlibat bentrok. Peristiwa itu menewaskan satu orang dan membuat Medan mencekam. Polisi telah menetapkan puluhan tersangka atas kasus ini. (akhir)