Akta Koperasi Wujudkan Koperasi Berkualitas

Jumat, 11 Mar 2016

IMG_1956

BOGOR (Pos Sore) – Kementerian Koperasi dan UKM mencatat ada sekitar 9.887 orang Notaris Pembuat Akta Koperasi. Karenanya, partisipasi para notaris dalam pembuatan akta pada proses pengesahan akta pendirian dan perubahan anggaran dasar koperasi menjadi sangat penting.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Agus Muharram, menegaskan, notaris pembuat akta koperasi memiliki kedudukan penting dan strategis.

Yaitu sebagai pihak yang bekerja berdasarkan kode etik jabatannya dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam proses pendirian, perubahan anggaran dasar dan akta-akta lain yang terkait dengan kegiatan koperasi.

“Dalam kedudukannya yang strategis tersebut, karena jabatannya maka Notaris menjadi pihak yang bertanggung jawab atas otentisitas dari akta-akta perkoperasian yang dibuatnya,” tegasnya saat membuka ‘Ujicoba Pengesahan Badan Hukum Secara Elektronik dan Sosialisasi Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Koperasi’, di Hotel Salak, Bogor, Jumat (11/3).

Dengan demikian, lanjut sesmenkop, akan terwujud koperasi yang berkualitas. Artinya koperasi yang mampu mewujudkan dirinya sebagai badan usaha yang dapat menjalankan kaidah-kaidah bisnis yang berlaku secara baik dan benar.

“Sekaligus juga bisa mewujudkan dirinya sebagai organisasi koperasi yang benar-benar taat asas dan konsisten dengan prinsip-prinsip koperasi,” tambahnya.

Pemerintah, katanya, saat ini sedang berupaya keras untuk membenahi dan menertibkan koperasi melalui Program Aksi Reformasi Koperasi meliputi 3 tahap. Pertama, Rehabilitasi yaitu dengan cara mengupdate data base koperasi serta pembubaran koperasi tidak aktif.

Kedua, Reorientasi dengan metode mengutamakan kualitas dan menuju koperasi skala besar. Ketiga, Pengembangan dengan mengevaluasi regulasi yang menghambat pemberdayaan Koperasi dan UMKM serta membangkitkan koperasi sektor riil.

Untuk menindaklanjuti ketiga tahapan tersebut, pemerintah secara bertahap akan membekukan badan hukum yang tidak aktif dan dilanjutkan dengan pembubaran.

Menurutnya, penertiban ini penting karena saat ini jumlah koperasi telah mencapai 209.488 unit namun koperasi yang tidak aktif sebesar 62.239 unit, sedangkan dari yang koperasi aktif sebesar 147.249 unit yang melakukan RAT hanya sebesar 80.008 unit atau 54%.

”Ke depan, kita tidak hanya mengejar jumlah koperasi tetapi kualitas koperasi yang dikelola secara sehat dan akuntabel didukung dengan tata administrasi pembukuan yang tertib, berkelanjutan dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya. (tety)