11.8 C
New York
06/05/2021
Aktual

Okky Asokawaty: Pemda Harus Dimaksimalkan

JAKARTA (Pos Sore) – Revisi UU No. 39 tahun 2004 tentang tenaga kerja Indonesia di luar negeri, kini disepakati sebagai RUU Perlindungan Pekerja Di Luar Negeri (PPDLN) masih dalam pembahasan dengan pemerintah termasuk BNP2TKI.

RUU ini menitikberatkan kepada perlindungan pekerja di luar negeri termasuk yang tidak berdokumen.

“RUU ini sebagai inisiatif DPR RI terdiri dari 971 daftar isian masalah (DIM), yang dibahas bersama Kemenaker RI, Kemendagri, KemenPAN dan RB, Kementerian Perlindungan Perempuan & Perlindungan Anak, BNP2TKI dan lain-lain untuk satukan visi perlindunganTKI ini,” kata Panja RUU PPDLN dari FPPP Okky Asokawaty bersama Sekretaris Utama BNP2TKI Hermono, dan Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah, di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (12/4/2016).

Yang sudah disepakati antara DPR dan pemerintah adalah judul menjadi ‘Perlindungan Pekerja Di Luar Negeri’. Kedua, tentang dibentuknya sebuah badan, dan ketiga memberikan perlindungan menyeluruh terhadap WNI di luar negeri. Baik yang dikirim oleh swasta PPTKIS (swasta), wewenangnya harus jelas antara yang dikirim oleh pemerintah maupun pekerja mandiri.

“Yaitu, pekerja yang dikirim oleh perusahaan yang membuka cabang di luar negeri. Juga pekerja perorangan, lokal staf, WNI yang hidup di luar negeri, tapi tidak mencabut kewargaan negaranya.”

Selain itu RUU ini juga akan memaksimalkan peran Pemda, agar pekerja migran itu menjadi subyek dan bukannya obyek. Karena itu harus ada time frame.”

Mengapa? “Pemda belum terlibat secara optimal karena belum ada sistem untuk mengintegrasikan peran Pemda sejalan dengan otonomi daerah, sehingga bisa berangkat langsung dan tidak usah ditampung di Jakarta,” ungkapnya.

Menurut Hermono, RUU ini harus jelas konstruksi hukum, kebijakan keturunannya dilihat dari perspektif perlindungan, dan politik pemerintah untuk di-up garde kompetensi rekrutmen TKI, yang mayoritas masih lulusan sekolah dasar dan menengah pertama.
Soal apakah BNP2TKI akan dibubarkan? Intinya kewenangan dari lembaga dan lembaga itu harus diperkuat kinerjanya.

“Jadi, BNP2TKI, harus jelas kewenangannya dengan Menaker RI, Menlu RI, Mendagri, dan lain-lain. Satu badan yang penting menghindari dualisme, ketidakjelasan dalam pembagian kewenangan antara Menaker dan BNP2TKI,” tambahnya. (akhir)

Related posts

Recommendations For Applying Virtual Individual Network

Tety Polmasari

Understanding The Differences Between Agile and Waterfall Task Management

Tety Polmasari

YPBSU Serahkan Arsip Statisnya ke ANRI

Tety Polmasari

Leave a Comment