Kemenkop UKM Luncurkan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi secara Online

JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Koperasi dan UKM meluncurkan program pengesahan akta pendirian koperasi secara elektronik (online).

Layanan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang lebih mudah, karena dapat diakses dari seluruh pelosok tanah air, lebih sederhana karena hanya perlu mengakses lewat website dan lebih cepat karena verifikasi dokumen melalui sistem.

“Dengan sistem layanan pendirian koperasi secara online serta banyaknya notaris pembuat akta koperasi (NPAK) yang tersebar di seluruh daerah, diharapkan masyarakat luas dapat lebih mudah dan cepat dalam mendirikan koperasi,” kata Deputi bidang Kelembagaan Kemenkop dan UKM Choirul Djamhari saat launching program pengesahan akta pendirian koperasi secara elektronik, di gedung Kemenkop dan UKM Jakarta, Jumat (15/4).

Pengesahan akta pendirian koperasi secara elektronik ini juga didasarkan pada Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini disebutkan pengesahan akta pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi menjadi kewenangan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM.

Pada September 2015, Kemenkop dan UKM juga telah mengeluarkan Permen No 10 tentang Kelembagaan Koperasi, dimana dalam pasal 45 disebutkan bahwa pengesahan dapat dilakukan dengan sistem elektronik (online).

Untuk memperoleh layanan elektronik tersebut, dapat diakses melalui website SISMINBHKOP.id. Akses kepada sisminbhkop.id dilakukan oleh notaris pembuat akta koperasi yang sudah terdaftar pada Kemenkop dan UKM dengan melakukan registrasi secara online.

Sementara itu, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga dalam sambutannya menyatakan kegembiraannya atas diluncurkannya pengesahan akta pendirian koperasi secara online ini.

“Inilah momen yang saya tunggu-tunggu, karena era sekarang era digital, kalau tidak menyesuaikan maka akan ketinggalan kereta,” katanya.

Ia menambahkan, program-program utama dari pemerintahan sekarang adalah mengutamakan deregulasi dan infrastruktur, dengan makin dipermudahnya sistem maka akan mempercepat laju investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Ke depan, Puspayoga berharap, tidak ada lagi Peraturan maupun Perda yang menghambat lajunya investasi serta berkembangnya UKM.

“Ketika deregulasi dan infrastruktur diperbaiki maka costnya akan menurun, secara otomatis juga pengangguran akan berkurang dan kesejahteraan masyarakatpun meningkat,” harapnya.

Hadir dalam kesempatan itu juga Ketua Umum Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan Pengwil INI seluruh Indonesia, para Kadis Koperasi dan lain-lain. (tety)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!