Sentralisasi Pengawasan Ketenagakerjaan Mulai Berlaku Oktober 2016

Senin, 9 Mei 2016
Herman Prakoso, Sesditjen Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Kemnaker.

HINGGA Mei 2016 hampir seluruh dinas yang menangani masalah ketenagakerjaan di daerah telah menyelesaikan permasalahan personalia, penganggaran dan sarana prasarana serta dokumen (P3D) untuk menopang proses sentralisasi pengawasan ketenagakerjaan di tingkat provinsi akan berlangsung pada Oktober 2016.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja , Kementerian Ketenagakerjaan, Herman Prakoso menjelaskan, Undang – Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah memberi waktu selama 2 tahun untuk pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di tingkat Provinsi.

Maka pada 2 Oktober 2016 pengawasan ketenagakerjaan sudah berada di tingkat provinsi, tidak lagi di tingkat kabupaten/kota.

Sedangkan untuk status kepegawaian pengawas ketenagakerjaan, baru diberlakukan pada Januari 2017. Sebab penyerahan personil dan sarana prasarana serta dokumen (P2D) sebagai dasar penyusunan anggaran untuk tahun 2017 baru dilaksanakan pada 2 Oktober 2016.

Menjelang pelaksanaan sentralisasi pengawasan ketenagakerjaan ke tingkat Provinsi, Kementerian Ketenagakerjaan telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Adminstrasi Negara mengenai inventarisasi personil, pendanaan, sarana dan prasarana,serta dokumen ( P3D ) dan penyerahan personil dan sarana prasarana serta dokumen ( P2D ).

Herman Prakoso menjelaskan, sesuai rencana, penyelesaian P3D Pengawasan Ketenagakerjaan telah diselesaikan pada Maret 2016 . Praktis seluruh daerah telah melaporkan penyelesaian P3D itu ke dinas tingkat Provinsi. Pihak Badan Administrasi Negara (BKN) telah mengeluarkan Peraturan Kepala BKN No 15 Tahun 2015 mengenai perpindahan personalia pengawas dari kabupaten/kota ke provinsi.

Penyerahan personalia akan dilakukan pada 2 Oktober 2016 ke Kementerian Ketenagakerjaan dengan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan DPRD Provinsi.

pengawas1

Serah Terima

Herman Prakoso memastikan dengan selesainya inventarisasi P3D pada 31 Maret 2016 maka serah terima P2D akan dilaksanakan pada 2 Oktober 2016. Invetarisasi menyangkut personil seluruh pegawai pada unit kerja wasnaker termasuk latar belakang pendidikan dan pelatihan teknis yg dimiliki.

Juga pendataan seluruh pegawai Pengawas Ketenagakerjaan termasuk yg di luar unit kerja wasnaker. CASN maupun ASN dengan Jabatan Calon Pengawas Ketenagakerjaan.

Petugas administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan, Inventarisasi sarana dan prasarana menyangkut, sarana yang dimiliki dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan baik yang bersumber APBN, APBD dan Sumber lain yang sah .

Pengalihan juga menyangkut kendaraan, peralatan kantor, alat deteksi K3, sarana kerja pengawas ketenagakerjaan. Serta prasarana yang dimiliki dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan baik yang bersumber APBN, APBD dan Sumber lain yang sah, gedung, dan laboratorium.

Invetarisasi lainnya adalah menyangkut pendanaan dan dokumen. Pendanaan berupa anggaran belanja penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan, baik yang bersumber dari APBN, APBD dan sumber lain yang sah. SZedangkan inventaridsasi dokumen meliputi dokumen penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan diantaranya, data perusahaan, buku register pengawasan ketenagakerjaan, wajib lapor ketenagakerjaan, rencana kerja pengawasan ketenagakerjaan, nota pemeriksaan.

Hal lain yang diiventarisasi adalah menyangkut personil serta sarana dan prasarana. Personil menyangkut ASN dengan Jabatan Fungsional sebagai Pengaweas Ketenagakerjaan (IWasnaker), ASN yang telah mengikuti dan lulus Diklat Pengawas Ketenagakerjaan, ASN dengan jabatan Calon Pengawas Ketenagakerjaan, ASN yg saat ini sebagai pejabat struktural di unit kerja wasnaker dan petugas administrasi teknis pengawasan ketenagakerjaan .

Invetarisasi sarana menyangkut sarana yang dimiliki dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan baik yang bersumber APBN, APBD dan Sumber lain yang sah. Kendaraan, peralatan kantor, alat deteksi K3, Sarana Kerja Pengawas Ketenagakerjaa.

Sedangkan inventarisasi prasarana berupa prasarana yang dimiliki dalam penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan baik yang bersumber APBN, APBD dan Sumber lain yang sah. Gedung dan Laboratorium. (hasyim/adv)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015