Fraksi Gerindra Tolak Perppu No. 1 Tahun 2016 Jadi UU

Rabu, 12 Okt 2016
Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadkusumo (kiri) didampingi Ketua Komnas Perempuan Azriana (tengah) dan Sri Mulyati (kanan) dari Forum Pengada layanan bagi korban kekerasan.Foto:Bambang Tri P.

JAKARTA (Pos Sore)- Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadkusumo menegaskan penolakannya terhadap disahkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 tahun 2016 menjadi UU. Perppu itu disahkan pada Paripurna DPR RI Jakarta, Rabu (12/10).

Dikatakan, berdasarkan pertimbangan yang matang dan mendalam, setelah mendengarkan pandangan-pandangan dari banyak kalangan, utamanya pegiat perlindungan anak, serta penelitian dan bukan menghadirkan harapan semu yang betul-betul memberikan solusi efektif komprehensif, pihaknya mendukung langkah untuk memperberat sanksi bagi pelaku.

“Tapi UU kebiri ini sulit dilaksanakan, maka Fraksi Gerindra menolak Perppu ini menjadi UU,” tegas Saraswati dalam keterangannya pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (12/10).

Politisi Gerindra itu didampingi Ketua Komnas Perempuan Azriana, dan Sri Mulyati dari Forum Pengada layanan bagi korban kekerasan. Sebanyak 99 ormas pegiat anak-anak seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), LBH Apik, Walhi, Kontras dan lain-lain juga menolak Perppu ini.

“Kok kita dianggap tidak pro perlindungan anak,” ujarnya. (bambang tri)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015