Fraksi Gerindra Tolak Perppu No. 1 Tahun 2016 Jadi UU

JAKARTA (Pos Sore)- Anggota Komisi VIII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadkusumo menegaskan penolakannya terhadap disahkannya Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 tahun 2016 menjadi UU. Perppu itu disahkan pada Paripurna DPR RI Jakarta, Rabu (12/10).

Dikatakan, berdasarkan pertimbangan yang matang dan mendalam, setelah mendengarkan pandangan-pandangan dari banyak kalangan, utamanya pegiat perlindungan anak, serta penelitian dan bukan menghadirkan harapan semu yang betul-betul memberikan solusi efektif komprehensif, pihaknya mendukung langkah untuk memperberat sanksi bagi pelaku.

“Tapi UU kebiri ini sulit dilaksanakan, maka Fraksi Gerindra menolak Perppu ini menjadi UU,” tegas Saraswati dalam keterangannya pada wartawan di Gedung DPR RI Jakarta, Rabu (12/10).

Politisi Gerindra itu didampingi Ketua Komnas Perempuan Azriana, dan Sri Mulyati dari Forum Pengada layanan bagi korban kekerasan. Sebanyak 99 ormas pegiat anak-anak seperti IDI (Ikatan Dokter Indonesia), LBH Apik, Walhi, Kontras dan lain-lain juga menolak Perppu ini.

“Kok kita dianggap tidak pro perlindungan anak,” ujarnya. (bambang tri)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Share this product!