11.8 C
New York
06/05/2021
Aktual

Hampir Separuh Tanah di Indonesia Belum Bersertifikat

JAKARTA (Pos Sore) — Presiden Joko Widodo mengemukakan, Proyek Operasi Nasional (Prona) sudah berjalan selama 35 tahun tapi sampai sekarang belum selesai. Baru sekitar 44 persen, dan masih ada sekitar 56 persen. Hampir separuh tanah di Indonesia masih belum memiliki sertifikat.

“Jadi yang belum pegang sertifikat seperti ini masih 56 persen, kurang lebih 60-an juta sertifikat yang harus segera diselesaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang,” kata Presiden Jokowi saat menyerahkan 3.242 sertifikat tanah Pogram Strategis tahun 2016, di Lapangan Kota Barat, Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (16/10).

Presiden mengaku sudah memerintahkan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil agar menyelesaikan 5 juta sertifikat pada 2017. Lalu pada 2018 ditargetkan ada 7 juta sertifikat yang terselesaikan, dan pada 2019 targetnya 9 juta sertifikat.

Adapun terkait kekurangan 10.000 juru ukur, menurut Presiden, akan ditambah pemerintah. Jika melalui penerimaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) terlalu lama, sekarang diputuskan tidak perlu PNS tetapi diberi sertifikat juru ukur.

“Diuji, bisa langsung nanti membantu BPN nanti untuk mengukur tanah.Plus ditambah juru data, yang juga nantinya akan dibutuhkan kurang lebih 15 ribu orang. Sehingga ini juga akan membuka peluang lapangan kerja,” tutur Presiden.

Tapi yang paling penting, lanjut Presiden, adalah sertifikat segera bisa diselesaikan di seluruh Indonesia, tidak hanya di Jawa Tengah saja. Nanti setiap hari ada pembagian sertifikat tanah di semua kabupaten di seluruh Indonesia. “Akan saya awasi sendiri,” ungkap Presiden.

“Sekarang kerja cepat, harus cepat. Dan saya ingatkan juga jangan sampai ada pungli. Kalau bayar tidak apa-apa tapi resmi. Kalau memang nanti sertifikatnya harus bayar Rp50 ribu ya harus bayar, tapi jangan harusnya gratis dipungut Rp200 ribu, misalnya. Hati-hati,” tegas Presiden.

Presiden mengingatkan untuk berhati-hati mengenai pungli, tidak hanya urusan sertifikat, SIM, KTP, dan izin-izin, tetapi semuanya akan diawasinya. “Hati-hati. Saya sudah mengingatkan,” tegasnya.

Presiden mempersilakan masyarakat yang sudah memiliki sertifikat untuk menggunakannya sebagai penambah modal atau untuk mencari pinjaman di bank. Tapi Presiden mengingatkan agar hati hati, peminjaman ke bank harus dikalkulasi dulu

“Nanti pinjam, hutang, dipakai untuk beli mobil, beli kendaraan, nggak boleh. Kalau pinjem itu dipakai untuk hal-hal yang produktif, untuk menambah modal usaha, misalnyan.” tutur Presiden. (reda)

Related posts

What exactly VPN Service plan?

Tety Polmasari

Pelaku Begal Motor Ditembak Polisi

Tety Polmasari

Kuartal I /2019,Kredit BTN Naik 19,57 ℅

bambang tri

Leave a Comment