Menko PMK: Dana Desa Dapat Tanggulangi Kemiskinan

Rabu, 19 Okt 2016

JAKARTA (Pos Sore) –┬áMenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, memimpin rapat koordinasi tingkat menteri yang membahas dana desa dan program pendamping desa, di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (19/10).

Hadir dalam rakor ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, dan Kepala PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Usai rakor, Puan mengatakan, agar setiap desa membuat satu produk unggulan sebagai pemicu kemajuan ekonomi. Tak hanya di tingkat desa, bahkan level kabupaten hingga Nasional.

“Ini yang kita sebut sebagai pembangunan dimulai dari desa,” ujar┬áMenko PMK Puan Maharani.

Menurutnya, desa-desa sesungguhnya sudah bisa melakukan berbagai manuver pembangunan mengingat dana desa sudah bergulir sejak 2015.

Jika sebelumnya dana desa difokuskan untuk infrastruktur, maka tahun ini sudah mulai digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pembangunan kapasitas masyarakat desa.

“Dana desa kita dorong agar benar-benar bisa menanggulangi kemiskinan, pengembangan sumberdaya manusia dan kapasitas aparat desa,” paparnya.

Saat ini, katanya, ada 74.754 desa yang sudah menerima dana desa dengan penyaluran tahap pertama pada Maret, dan tahap kedua pada Oktober.

Pemerintah, katanya, saat ini tengah mengentaskan 5.000 desa tertingal menjadi berkembang, serta ada 2.000 desa berkembang yang akan dibangun menjadi desa mandiri, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Progresnya terus kita monitor agar segera tercapai sesuai dengan road map yang kita buat. Ini mencangkup kebijakan pembangunan desa, standar pelayanan minimum desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa,” tegas Menko Puan.

Menko Puan menilai, dalam membangun desa, membutuhkan sinergi lintas sektor, terutama 18 kementerian/lembaga yang terkait. Adapun tentang dana desa, akan dibangun satu perangkat bersama, yakni surat keputusan bersama (SKB) empat menteri yang secara khusus mengawal program dana desa.

“SKB 4 Menteri ini meliputi Menteri Desa PDT dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas,” tambahnya.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dalam kesempatan itu, menambahkan, sinergi kementerian dalam pembangunan desa memang sudah berjalan. Kementerian Dalam Negeri fokus menjalankan tugas meningkatkan kualitas SDM aparatur desa.

Selain itu, berupaya bagaimana perangkat desa memahami manajemen desa, perencanaan desa, menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan, dan sebagainya.

“Adapun soal teknis perencanaan program desa, itu tugas Mendesa berkordinasi dengan Bupati setempat. Tapi kita terus monitoring agar perangkat desa benar-benar mampu menjalankan tugasnya dalam membuat perencanaan hingga pertanggungjawaban dana desa,” paparnya.

Sementara itu, Menteri Desa Eko Putro Sandjojo, memaparkan, sejauh ini banyak progres pembangunan desa yang terjadi. Jika pada 2015 dana desa fokus pada infrastruktur, maka tahun ini sudah banyak juga yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan ekonomi desa.

“Kita evaluasi terus pembangunan desa dan diketahui bahwa indeks tingkat kepuasan masyarakat Indonesia mayoritas ada di desa, yakni sebesar 72%. Nah, ini dana desa besar sekali,” ujarnya.

Pihaknya, kata dia, bersama Kemendagri, Kemenkeu dan Bappenas, terus melakukan sinergi. Dengan kementerian teknis lain seperti Kementerian Pertanian pun bersinergi. Hal tersebut sesuai arahan dari Menko PMK Puan Maharani. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015