Awasi Koperasi, Kemenkop UKM Gandeng PPATK dan OJK

Jumat, 21 Okt 2016

JAKARTA (Pos Sore) — Kementerian Koperasi dan UKM menjalin kerjasama dengan Pusat Pengawasan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kerjasama ini bertujuan untuk mengawasi berjalan tidaknya koperasi di berbagai daerah.

“Dengan adanya kemitraaan ini diharapkan koperasi akan lebih berkualitas dan bukan sebagai lembaga keuangan yang penggunaa keuangannya tidak semestinya,” kata Deputi Pengawasan Kemenkop UKM Suparno, dalam diskusi Jumatan bersama Forum Wartawan Koperasi (Forwakop), di Press Room Kemenkop UKM, Jakarta, Jumat (21/10).

Dikatakan, draft kerjasama dengan PPATK dan OJK tengah disusun secara rinci. Jika draf ini sudah selesai semuanya akan dijadikan pedoman kebijakan pengawasan Kemenkop UKM.

“Hal ini mengacu pada aturan aturan dalam koperasi yang mengedepankan nilai-nilai transparasi dan demokrasi,” tegasnya.

Dalam pengawasan koperasi, jelas Suparno, tidak bisa sekedar dipahami secara linier saja tapi secara komperehensif. Artinya, dalam pengawasan koperasi harus mengoptimalkan peran dari dewan pengawas koperasi.

img-20161021-wa0004

“Agar pengawasan koperasi benar-benar berjalan baik, maka diperlukan standarisasi dan sertifikasi bagi pengawas koperasi. Hal ini sesuai kebijakan pengawasan Kemenkop UKM,” ujarnya.

Selain mengoptimalkan peran dewan pengawas koperasi pemerintah juga mengoptimalkan peran dari satuan tugas pengawasan yang selama ini dibentuk di berbagai daerah yang rencananya akan terus ditambah jumlahnya secara bertahap.

Sementara itu, kerjasama Kemenkop UKM dengan OJK terkait dengan pengawasan koperasi-koperasi primer yang ada di daerah-daerah. Dengan adanya pengawasan tersebut rasa kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan semakin tinggi. Hal ini susuai dengan tujuan reformasi koperasi yang dijalankan oleh pemerintah.

“Tentunya selain OJK dan PPATK kami juga menjalin kerjasa dengan kepolisian, kehakiman dan kejaksaan,” ujarnya.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga sendiri sudah mencanangkan program reformasi total koperasi untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Berdasarkan data Kemenkop, saat ini terdapat 209.000 koperasi di Indonesia.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 147.000 unit koperasi dalam keadaan aktif, dan sisanya yang mencapai 62.000 koperasi terdata tidak aktif. Pada tahun ini, Kemenkop dan UKM akan membubarkan 32.427 koperasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang sudah resmi dibubarkan ‘baru’ sejumlah 6.213 koperasi. (tety)