Ada Saham Negara, Superholding BUMN Harus Dikawal UU

Selasa, 25 Okt 2016

JAKARTA (Pos Sore)- Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal menegaskan jika Komisi VI DPR RI dalam pembahasan superholding BUMN saat ini agar dikawal dengan UU, karena ada saham negara.

Apalagi yang akan menjadi anak perusahaannya nanti holdingnya saja dan BUMN-nya tetap satu, yaitu superholding itu sendiri.

Dalam RUU BUMN ini nantinya BUMN cukup satu sampai enam dari 118 BUMN yang ada sekarang ini, agar mampu mewujudkan kebutuhan hajat hidup orang banyak.

Pemerintah, katanya, ingin BUMN ini menjadi besar dan mampu bersaing dengan dunia global. Karena itu, pemerintah menghormati DPR RI dengan melakukan sosialiasi superholding tersebut melalui Focus Group Disscussion (FGD).

“Yang penting harus mempertegas kembali Pasal 33 UU NRI 1945 tentang definisi kebutuhan hajat hidup orang banyak, agar tidak melanggar UUD 1945,” tegas politisi Gerindra itu dalam forum legislasi ‘RUU BMUN dan PMN’ bersama pakar ekonomi politik Ichsanuddin Noorsy di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (25/10).

Menurut Hekal, sejak Indonesia merdeka sudah ada 800-an BUMN, dan sekarang tinggal 119 BUMN. Nantinya, cukup satu hingga enam BUMN, dan semuanya harus fokus untuk kebutuhan rakyat dan kekuatan ekonomi nasional.

Tapi, apakah akan dinasionalisasi atau tidak, itu tergantung pemerintah. Untuk itu dalam rapat-rapat di DPR seharusnya dihadiri oleh Menteri BUMN Rini Soemarno.

“Tidak cukup diwakili oleh Menteri Keuangan RI. Namun, antar fraksi masih terjadi tarik-menarik. “Kalau tidak ada menteri, maka DPR RI lemah dalam pengawasan BUMN itu,” ujarnya. (Bambang Tri P)