Direktur Polimedia: Indonesia Mendesak Miliki UU Ekonomi Kreatif

Sabtu, 5 Nov 2016

JAKARTA (Pos Sore) – Direktur Politeknik Negeri Media Kreatif (Polimedia) Sarmada S.Sos, Msi, berpendapat Indonesia sudah harus segera memiliki UU Ekonomi Kreatif. UU ini dinilai penting karena industri kreatif Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang.

“Karena itu, pemerintah diminta untuk lebih serius menanganinya. Perlu dukungan yang lebih besar dari negara. Tidak sekedar membina, mengawasi, dan memfasilitasi,” tegasnya di sela wisuda ke-6 dan dies natalis ke-8 Polimedia bertema ‘Bersama Lulusan Membangun Industri’, di Jakarta, Sabtu (5/11).

Menurutnya, dukungan lebih besar dari pemerintah atau negara ini sangat memungkinkan jika pemerintah menerbitkan undang-undang tentang ekonomi kreatif. Undang-undang tersebut juga memungkinkan lembaga yang menaungi tak sebatas badan tetapi menjadi kementerian tersendiri.

Sarmada lalu mencontohkan bagaimana Amerika Serikat dan Inggris bisa menjadi negara besar dengan menggarap industri kreatif. Terlebih industri kreatif sesungguhnya tidak membutuhkan sumberdaya alam yang besar, cukup dengan ide-ide kreatif SDM-nya. Dan itu bisa dilakukan melalui lembaga pendidikan.

“Jika ide-ide kreatif ini lebih dioptimalkan akan memberikan nilai tambah yang besar. Ide-ide kreatif ini kan tidak akan pernah habis sebagaimana sumberdaya alam,” ujarnya usai ‘melepas’ 550 wisudawan dari 10 program studi, itu.

Sarmada mengatakan jika Indonesia memiliki UU Ekonomi Kreatif maka pemerintah tidak sekedar menjadi pembina dari industri kreatif itu sendiri. Tetapi juga berperan untuk membiayai hal-hal yang berkaitan dengan industri kreatif.

img_20161105_192137

“Peranan pemerintah menjadi lebih kuat, karena harus ada pula anggaran untuk pembiayaan industri kreatif,” lanjut Sarmada.

Indonesia memang memiliki Badan Ekonomi Kreatif, namun kurang optimal jika tidak didukung dengan UU Ide Kreatif. Jika UU ini ada, bisa saja Barekraf berubah menjadi kementerian tersendiri mengingat potensi industri kreatif yang begitu besar.

Dalam catatannya, industri kreatif telah menjadi sumber devisa negara yang cukup potensial. Dari sekitar Rp2000 triliun pendapatan negara, sebanyak Rp610 triliun di antaranya disumbang industri kreatif. Baik berupa kuliner, kerajinan tangan, animasi, fesyen dan lainnya.

RUU Ekonomi Kreatif sendiri saat ini masih dalam taraf pembahasan DPR, sejak digulirkan pada akhir 2014. Sebagai pihak yang bergelut di industri kreatif, ia sangat berharap RUU tersebut segera disahkan sebelum masa kepempimpinan Jokowi berakhir. Karena, RUU ini dinilainya untuk melindungi para pekerja kreatif lokal yang diharapkan mampu bersaing secara global.

“Kalangan akademisi yang memiliki program studi industri kreatif dilibatkan dalam merumuskan RUU Ekonomi Kreatif. Polimedia sendiri berkontribusi menyusun industri kreatif di bidang fotografi, meski kita leadingnya di penerbitan,” tambahnya.

Polimedia sendiri memiliki 10 program studi di antaranya tehnik grafika, desain grafis, multi media, animasi, desain mode, fotografi dan periklanan. Para lulusan Polimedia mampu membuka usaha sendiri dengan kemampuan kreatifnya.

“Lulusan Polimedia tidak ada yang menggangur karena ide kreatif justru membuka lapangan kerja bagi yang lain. Meski awalnya mereka bekerja dulu untuk mencari modal, namun langkah selanjutnya mereka memiliki usaha sendiri. Ide kreatif itu tidak akan pernah mati,” tandasnya. (tety)

Populer
Terkomentari
Bertekad Terus Berjuang
Prabowo: Jangan Jadikan RI Jadi Pesuruh Asing
Jumat, 22 Agustus 2014
Yang Muda Yang Berprestasi
‘Drizzle’ Gebrak Blantika Music Thrash Metal Di Bekasi
Minggu, 2 Maret 2014
ie_osh Batik Terobos Pasar Dunia
Sabtu, 22 Maret 2014
Dinilai Tak Mampu Dongkrak Daya Saing Industri
Jokowi Diminta Copot Saleh Husin
Senin, 8 Juni 2015
Tiga SKPD di Tasikmalaya Saling Tuding
Keberadaan Gudang Meresahkan Warga
Kamis, 8 Oktober 2015