Komisi VII DPR Ajukan Revisi UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas

Senin, 28 Nov 2016

JAKARTA (Pos Sore)- Komisi VII DPR RI berinisiatif mengajukan revisi UU No.22 tahun 2001 tentang Migas untuk kemudian dibawa ke paripurna DPR RI dan selanjutnya akan dibahas di Panja atau Pansus serta disampaikan ke Presiden RI.

Kalau diajukan pada Januari, maka harus dimulai dibahas pada September 2016, karena pengajuan itu tidak boleh lebih dari dua kali masa sidang.

“Posisi RUU Migas saat ini belum di Baleg, tapi baru di Komisi VII DPR RI,” kata anggota Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha dalam diskusi ‘Revisi UU Migas’ bersama Ario Joyohadikusumo (Gerindra), pakar ekonomi UI Faisal Basri, dan Sampe L. Purba dari SKK Migas, di Gedung DPR RI Jakarta, Senin (28/11).

Karena itu, kata dia, Komisi VII DPR minta kepada pimpinan untuk segera diparipurnakan agar mendapat persetujuan membahas tata kelola RUU Migas ini.

Menurut politisi Golkar itu, pengelolaan Migas akan melibatkan pemerintah, BUMN nasional maupun lokal (BUMD) dan internasional. Dan, yang melekat pada pengelolaan Migas tersebut adalah mineral yang harus dikuasai oleh negera. Lalu, penambangan, dan tata kelola pelaksanaan penambangan itu sendiri. (bambang tri p)