21.6 C
New York
18/09/2021
Aktual

33 Tahun Gedung Kemnaker Belum Diaudit

JAKARTA (Pos Sore) — Gedung Kementerian Ketenagakerjaan sejak dibangun pada tahun 1983 atau 33 tahun lalu hingga kini belum pernah di audit secara menyeluruh sehingga tidak diketahui secara pasti bagian gedung yang sudah perlu perbaikan total.

Akibatnya sering terjadi gangguan instalasi listrik, AC, pipa saluran air maupun lift yang penanganannya hanya bisa dilakukan secara insidentil.

Hal itu ikut dtopang dengan masih terpisahnya pekerjaan perbaikan dan pemeliharaan di berbagai unit teknis yang semestinya menjadi tanggung jawab Biro Umum sebagaimana kantor pemerintahan lainnya yang penanganannya dilakukan oleh Biro/Bagian Umum.

rusak

rusak1

Di Kementerian Ketenagakerjaan, nyaris semua pekerjaan yang sifatnya pemeliharaan dan perbaikan ditangani sendiri oleh unit teknis, bahkan pemasangan instalasi lisrik, AC, pipa salusan air maupun layout aksesoris ruangan dikerjakan sendiri oleh unit teknis sehingga menjadi tidak terkontrol dan sering menimbulkan gangguan.

Beranjak dari kondisi ini, pada 2017 akan dilakukan Audit Building oleh konsultan swasta didampingi unsur aparat K3 kementerian.

“Kami akan melakukan kordinasi dengan Direktorat K3 Ditjen Binwasnaker Kemnaker untuk memastikan waktu pelaksanaannya,” ujar Kepala Biro Umum Kemnaker, Sumarno, kepada wartawan di penghujung tahun 2016.

Menurutnya, besaran dana yang digunakan untuk pelaksanaan audit building Rp400 juta diambil dari RAB TA 2017.

Hal itu dipertegas dengan ketetapan Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri di hadapan peserta Rapim Kemnaker. “Kembalikan semua fungsi yang mestinya dilakukan oleh Biro Umum seperti perbaikan dan pemeliharaan isntalasi,” tegas Hanif ketika itu seperti dilansir Sumarno.

Penegasan menteri tersebut sekaligus menopang berfungsinya Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kemnaker yang pada tahun 2016 nyaris hanya mengerjakan proyek Biro Umum saja, padahal unit ini semestinya berfungsi melakukan tender dan pelelangan proyek di lingkungan Kemnaker yang nilainya di atas Rp 200 juta. (hasyim)

Related posts

LPDB Adakan Pertemuan dengan Pelaku UKM Sektor Produktif di Bandung

Tety Polmasari

Wanita Lebih Mudah Alami Inkontinensia Dibanding Pria

Tety Polmasari

Warga Solo Tolak Raperda Miras

Tety Polmasari

Leave a Comment