Cegah Investasi Bodong Kemenkop Sebarkan Satgas Pengawas

Rabu, 25 Jan 2017

JAKARTA (Pos Sore) – Investasi ilegal yang melibatkan pengelola koperasi jelas sangat merugikan masyarakat dan merusak nama koperasi secara keseluruhan. Kegiatan melawan hukum ini dapat mempengaruhi perkembangan koperasi.

Deputi Pengawasan Kemenkop UKM Suparno mengatakan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait penanganan hukum yang melibatkan pengelola koperasi tersebut.

“Indikasi kasus penyalahgunaan izin koperasi antara lain dilakukan oleh PT Cakrabuana Sukses Indonesia, Koperasi Pandawa Malang, KSP Pandawa Mandiri Group, Koperasi Segitiga Bermuda dan PT Compact Sejahtera Group atau Koperasi Bintang Abadi Sejahtera,” sebut Suparno, di Press Room Kemenkop UKM, Rabu (25/1).

Untuk mengatasi maraknya penipuan investasi dengan modus koperasi, pihaknya telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawas. Satgas yang anggotanya mencapai 1.712 orang itu sudah ditempatkan mulai dari tingkat pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten.

“Satgas ini melakukan fungsi pengawasan dan pembinaan. Mereka juga bertanggung jawab untuk melakukan penilaian kesehatan keuangan, sampai pemberian sanksi sesuai peraturan yang ada,” jelasnya.

Suparno mengakui banyak oknum yang melakukan penipuan dengan menghimpun dana melalui koperasi dan mengiming-imingi masyarakat dengan bunga tinggi. Untuk memperkuat pengawasan, kementeriannya akan menambah 2.701 anggota baru untuk satgas tahun ini.

“Satgas Pengawas Koperasi terus mengawasi terutama di daerah-daerah yang sedang ramai diberitakan terkait penipuan, seperti Cirebon, Malang, Goa, dan lain-lain. Yang menyimpang akan ditindak,” tegasnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, jumlah koperasi yang terdaftar di Indonesia saat ini mencapai 212.000. Sedangkan jumlah koperasi yang aktif jumlahnya hanya mencapai 150.223 koperasi.

OJK sendiri telah mendata sekitar 31 koperasi yang diduga menyalahgunakan izinnya.

Dalam rangka pembinaan koperasi telah dilakukan penandatanganan nota kesepakatan antara Kementerian Koperasi dan UKM dengan OJK pada 21 Juli 2016 tentang perluasan akses keuangan dalam rangka pengembangan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.

“Ke depannya kita akan membuat peraturan-peraturan yang dapat mengawasi produk-produk koperasi dan melakukan kerjasama dengan OJK,” tandas Suparno.

Saat ini, pihaknya telah merumuskan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan penilaian usaha simpan pinjam berdasarkan Perpres No 62/2015.

Sebagai pengawas, untuk menindak investasi ilegal dan menjaga nama baik koperasi resmi, Suparno menegaskan Kemenkop UKM telah mengaturnya dalam Permen 17 tahun 2015 tentang pengawasan terhadap koperasi.

“Sebagai langkah awal upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong koperasi untuk melakukan Rapat Anggota Tahunan secara tepat waktu dan berkualitas sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Permenkop UKM No. 19/2015 tentang penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan,” katanya.

Menurutnya, dalam pengawasan koperasi, tidak bisa sekedar dipahami secara linier saja tapi secara komperehensif. Dalam pengawasan koperasi harus mengoptimalkan peran dari dewan pengawas koperasi.

“Karenanya, pengawasan koperasi juga diperlukan pengawas koperasi yang terstandarisasi dan memiliki sertifikasi,” tambahnya.

Selain mengoptimalkan peran dewan pengawas koperasi pemerintah juga mengoptimalkan peran dari satuan tugas pengawasan, yang jumlahnya secara bertahap akan terus ditambah.

Ia mengakui salah satu hambatan dalam pengawasan koperasi adalah adanya kendala hubungan dengan kewenangan pengawasan koperasi di daerah dalam era otonomi daerah.

“Ke depan, langkah teknis yang akan dikerjakan adalah memilah koperasi sebagai obyek pengawasan disesuaikan dengan kewenangan yang tercantum dalam undang-undang,” ujarnya. (tety)