11.7 C
New York
11/05/2021
Aktual

Gabungan Nelayan Keluhkan Kebijakan Menteri Susi ke Komisi IV DPR

IMG-20170518-WA0009

JAKARTA (Pos Sore) — Gabungan kelompok nelayan dari seluruh Indonesia kembali mengeluhkan penerapan seluruh Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP). Mereka menyebut sebagai ‘korban kebijakan Susi’.

Saat audensi dengan Komisi IV DPR, para nelayan ini mendukung DPR untuk membentuk panitia khusus (pansus) hak angket nelayan. Dukungan ini imbas dari peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang dinilai telah menyengsarakan nelayan.

Sebut saja Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penangkapan Lobster, Kepiting, dan Rajungan. Atau juga PermenKP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia.

Kedua peraturan tersebut diberlakukan tanpa sosialisasi, sehingga membuat perekonomian para nelayan terpuruk. Tidak sedikit dari mereka yang masuk penjara akibat melanggar aturan.

Bani Amin, seorang nelayan asal Kalimantan Barat mengeluh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tidak pernah mengajak nelayan atau pelaku usaha untuk berdiskusi mengenai dampak dari kebijakan yang dikeluarkan.

Menteri Susi juga tidak memberikan solusi pengganti atas larangan yang dikeluarkan oleh peraturan yang dibuatnya. Bisanya hanya melarang.

“Tidak pernah menawarkan solusi pengganti atas larangannya. Ini yang menjadikan kami para nelayan semakin terpuruk,” kata Amin saat melakukan audiensi dengan Komisi IV DPR, di Jakarta, Kamis (18/5).

Dicontohkan Amin, untuk PermenKP Nomor 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Tangkap Ikan di Wilayah Perikanan Republik Indonesia. Dalam pembuatannya, Susi dinilai tidak pernah mengajak nelayan untuk diskusi, sehingga alat tangkap yang mereka gunakan seperti cantrang dan alat tangkap sejenis dianggap sebagai perusak ekosistem.

“Saya tantang Bu Susi untuk survei dan melaut bersama menggunakan jaring cantrang. Kalau memang cantrang itu merusak ekosistem, kami sepakat dengan pemerintah untuk mengganti alat tangkap ramah lingkungan,” tandasnya.

Ironisnya, atas kebijakan yang dikeluarkan Susi kini ribuan nelayan di Kalimantan Barat menjadi pengangguran. Bahkan ada yang nekat untuk menerabas PermenKP Nomor 71/2016, tetapi semuanya berakhir di penjara.

“Sudah ratusan nelayan masuk jeruji besi karena menabrak aturan itu. Mereka terpaksa berbuat nekat daripada harus melihat keluarganya kelaparan,” kata Amin.

Kondisi serupa terjadi di Tegal, Jawa Tengah. Syarif Said nelayan Tegal yang sudah bertahun-tahun menggantungkan hidupnya dari hasil melaut dengan menggunakan cantrang, sekarang harus menerima kondisi pahit dengan diterbitkannya PermenKP Nomor 71/2016.

“Dengan cantrang biasanya sekali melaut kita bisa membawa Rp 150 ribu ke rumah, tetapi dengan jaring insang (gill net) hasil tangkapan turun drastis. Bisa bawa Rp 50 ribu saja sudah bagus,” ungkapnya.

Banyak juga dari mereka yang nekat menggunakan cantrang, tetapi berakhir di penjara. Dampaknya, banyak anak nelayan di Tegal putus sekolah karena orang tua tidak mampu lagi membayar biaya sekolah. Begitu pula nelayan di Banten yang kini banyak jadi pengangguran.

Sementara itu, Suhaja Effendi perwakilan nelayan Sukabumi, Jawa Barat, menilai larangan penjualan bibit lobster adalah kebijakan konyol yang membunuh nelayan. Terutama di daerah Sukabumi yang menggantungkan hidup dari mencari lobster.

“Banyak warga yang memilih melanggar aturan dibandingkan harus melihat keluarganya kelaparan. Mata pencaharian mereka hanya menjual bibit lobster, kalau dilarang silahkan Bu Susi carikan mereka kerjaan lain,” kata Suhaja.

Diungkapkannya, sampai saat ini ekspor benur ke Singapuran dan Vietnam masih terus berjalan, bahkan eskpornya bisa mencapai 2 ton per panen.

Para petani menjual benih Rp 48 ribu per ekor dengan ukuran 100 gram. “Kalau lagi apes dan ketahuan sama polisi yang mereka langsung dijebloskan ke penjara. Kalau mau keluar harus ditebus,” katanya.

Saat ini sekitar sembilan warga Sukabumi masih berada di dalam tahanan. Mereka tertangkap tangan menangkap dan menjual benih lobster kepada pengepul. “Tetapi pengepulnya tidak ditangkap, ini kan aneh,” ujarnya.

IMG_20170518_145652

Mendapat keluhan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengatakan sepakat untuk membuat hak angket. “Sebagian besar fraksi di Komisi IV sudah menyatakan setuju, dan dalam waktu dekat kita akan bawa ke rapat paripurna,” kata Daniel.

Daniel menegaskan, seharusnya dalam membuat aturan Susi harus mengetahui dampak besar yang akan ditimbulkan dari kebijakannya. Karena seluruh kebijakan yang dikeluarkan saat ini bukan menyejahterakan nelayan dan pembudidaya perikanan ataupun kemajuan sektor usaha perikanan.

“Kebijakan pemerintah itu harusnya untuk membangun, meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian baik daerah maupun pusat. Kalau kebijakan hanya buat sengsara banyak orang, lebih baik dicabut,” tandasnyanya. (tety)

Related posts

Kota Bandung Butuh 4 Jembatan Layang

Tety Polmasari

Kuartal I /2019,Kredit BTN Naik 19,57 ℅

bambang tri

Kementan Gelar Pasar Tani

Tety Polmasari

Leave a Comment