Serangan Nonmiliter, Ancaman Serius Keutuhan NKRI

Minggu, 23 Jul 2017

JAKARTA (Pos Sore) — Panitia Bersama Diskusi Panel Serial 2017-2018 kembali menyelenggarakan Diskusi Panel Serial (DPS) dengan tema ‘Menggalang Ketahanan Nasional Untuk Menjamin Kelangsungan Hidup Bangsa’. Topik utama DPS kali ini adalah ‘Pertahanan Militer’.

Dalam seminar itu terungkap, saat ini Indonesia dikepung oleh jejaring kekuatan militer asing yang disebut dengan The Five Powers Defense Arrangement (FPDA) yang terdiri dari Malaysia, Singapura, Inggris, Australia, dan New Zealand.

Sekalipun demikian menurut Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu, ancaman militer bagi Indonesia saat ini, masih belum menjadi ancaman aktual, atau sebagai ancaman yang belum nyata.

Hal ini dikarenakan ASEAN telah mencapai kesepakatan, bila di suatu negara terdapat perselisihan, akan diselenggarakan secara damai. Dan kondisi tersebut telah konsisten dilaksanakan dan sudah dibuktikan lebih dari 40 tahun.

Ancaman non militerlah yang menjadi ancaman yang harus dihadapi sehari-hari. Ini menjadi ancaman nyata untuk saat ini. Ancaman non militer menyangkut keamanan dan keselamatan kita bersama.

Sebut saja radikalisme, terorisme, penyalahgunaan narkoba, wabah penyakit, bencana alam, pemberontakan dan separatisme, kegiatan spionase militer asing, pencurian kekayaan alam, ancaman siber.

Semua itu dapat mengganggu keselamatan bangsa dan negara, merusak perekonomian, serta menghancurkan sistem jaringan obyek vital nasional dan atau merusak jaringan pelayanan umum pemerintah.

Dirjen Potensi Pertahanan Kementerian Pertahanan Sutrimo Sumarlan, yang menjadi pembicara dalam seminar itu, mengatakan, ada tiga hal yang perlu dilaksanakan dalam membangun ketahanan nasional dalam mengatasi segala ancaman yang ada.

Pertama, membangun sistem pertahanan negara. Kedua, membangun kesadaran Bela Negara. Pendidikan ini bukan sebagai pendidikan wajib militer, namun pendidikan kewarganegaraan yang baik sebagai bagian dari pembangunan karakter bangsa, termasuk mengajak menjadi warga negara yang berakhlak baik.

“Ke depannya, ospek akan diubah menjadi pendidikan Bela Negara,” ujarnya dalam diskusi yang juga dihadiri Pontjo Sutowo, Pembina YSNB, Ketua Aliansi Kebangsaan, dan Ketua Umum FKPPI.

Ia melanjutkan, ospek ini sebagai bagian dari membangun hidup berdisiplin, mencintai dan bangga akan tanah airnya, menjadi rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.

“Serta menyakini Pancasila adalah ideologi negara yang benar bagi bangsa Indonesia sehingga nilai-nilainya tercermin dalam sikap dan perilakunya dalam kehidupan sehari-hari,” paparnya.

Ketiga, membangun kemandirian dalam memenuhi kebutuhan alutsista militernya. Kemandirian ini akan membuat pertahanan negara semakin kuat dan akan memberi sumbangan yang makin signifikan bagi kemantapan Ketahanan Nasional.

“Sekalipun masalah pertahanan negara diatur di dalam UUD 1945, namun pelaksanaannya diatur dalam UU. Sayangnya UU turunan yang diperintahkan untuk pengaturan khususnya Sishankamrata dan Sishanta belum lengkap secara kesisteman terutama di dalam operasionalnya. Seyogyanya hal tersebut dapat segera diselesaikan,” katanya.

Sementara itu, menurut pengamat pertahanan dan politik, Andi Widjajanto, Indonesia perlu mengubah paradigma perangnya saat ini. Benar kecenderungan perang saat ini perang lebih banyak mengacu pada perang non konvensional.

Namun dalam kenyataannya, semua isu non konvensional pendekatan penyelesaiannya dengan cara konvensional. Seperti kasus di Aleppo atau Marawi misalnya. Untuk itu, maka Indonesia perlu memiliki industri pertahanan yang kuat.

“Industri pertahanan harus diperkuat, industri pertahanan tidak boleh lagi bertumpu pada belanja pertahanan semata, namun perlu menjadi suatu investasi pertahanan, yang menghasilkan kesejahteraan bagi negara sehingga kesejahteraan juga semakin,” tegas Andi.

Menurut Andi Widjajanto, karena pasar industri pertahanan berkarakter monosoni maka pemerintah perlu aktif membangun industri pertahanannya. Keberhasilan industri pertahanan sepenuhnya bergantung pada pemerintah. (tety)