Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak Dimulai di Indramayu

Sabtu, 18 Nov 2017

INDRAMAYU (Pos Sore) — Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak di 5 kota besar di Indonesia, hari ini dimulai di Indramayu, Jawa Barat. Gerakan ini diinisiasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) bekerjasama dengan 11 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 30 organisasi/lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pendampingan anak.

Deklarasi Gerakan Bersama Stop
Perkawinan Anak ini diluncurkan pertama kali oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembesi, pada 3 November 2017 di Jakarta, sebagaimana diamanahkan Pasal 72 UU 35/2014.

“Perkawinan anak merupakan bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pelanggaran terhadap hak anak, khususnya hak untuk menikmati kualitas hidup yang baik dan sehat, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai usianya,” kata Rohika Kuniadi Sari, Asdep Pengasuhan Hak Anak Atas Pengasuhan Keluarga dan Lingkungan Deputi Bidang Tumbuh Kembang KPPPA, di Pendopo Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (18/11).

Berdasarkan data Unicef, Indonesia menduduki peringkat ke-7 di dunia dalam kasus perkawinan anak dan peringkat ke-2 di ASEAN (setelah Kamboja) dengan kasus perkawinan anak tertinggi.

Salah satu propinsi di Indonesia dengan angka perkawinan anak tertinggi adalah propinsi Jawa Barat. Menurut data Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Barat, terdapat 780 kasus perkawinan anak di Jawa Barat selama tahun 2016. Namun jumlah ini tidak termasuk jumlah anak-anak yang
melangsungkan perkawinan tidak tercatat atau ‘nikah siri’.

“Tingginya angka perkawinan anak terutama di Jawa Barat ini menjadi masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, orang tua, lembaga, dan masyarakat khususnya di Jawa Barat,” tutur Bupati Indramayu, Anna Sophanah.

Karenanya, kata Anna, melalui Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak ini diharapkan kesadaran masyarakat semakin tinggi dan tidak ada lagi orang tua yang menikahkan anak-anaknya diusia sangat muda. Perkawinan anak merugikan masa depan anak.

Dikatakan, kabupaten Indramayu terus berupaya menekan angka perkawinan anak dengan berbagai upaya. Menurutnya, maraknya perkawinan anak di Indramayu
ini memang segera harus dihentikan.

“Kami juga akan terus melakukan upaya perubahan cara pandang dan budaya masyarakat di sini dengan berbagai kegiatan sosialisasi dan bekerja
sama dengan lembaga-lembaga terkait, tokoh agama dan tokoh masyarakat,” ungkap Anna.

Ia mengungkapkan, tingginya angka perkawinan anak juga diiringi dengan tingginya tingkat perceraian dari perkawinan usia anak. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan rumah tangga yang baik belum dapat dilakukan oleh anak.

Dampak lain dari perkawinan anak yaitu kekerasan seksual, angka kematian ibu saat melahirkan, angka kematian bayi, perdagangan manusia, eksploitasi kerja, dan nikah tanpa pengesahan negara yang menyebabkan ketiadaan akte kelahiran, sehingga berdampak pada hak pendidikan dan kesehatan bagi sang anak,” ujarnya.

Pernikahan pada anak turut berkontribusi dalam penurunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia. Dampak paling fatal dalam perkawinan usia anak adalah kehamilan dan persalinan dini, karena berhubungan dengan angka kematian ibu (AKI) yang tinggi dan keadaan tidak normal bagi ibu yang belum sepenuhnya matang untuk melahirkan.

Dikatakan, anak perempuan usia 10-14 tahun memiliki risiko lima kali lebih besar untuk meninggal dalam kasus kehamilan dan persalinan daripada perempuan usia 20-24 tahun, dan secara global kematian yang disebabkan oleh kehamilan terjadi pada anak perempuan usia 15-19 tahun.

Rohika Kuniadi Sari menambahkan, persoalan perkawinan anak berdampak pada banyak faktor. Karenanya, kata dia, sebelum membenahi masalah AKI dan AKB yang tinggi, meningkatkan kualitas pendidikan dan IPM Indonesia, seharusnya kita benahi inti dari permasalahan tersebut terlebih dahulu, yaitu perkawinan anak.

“Walaupun terjadi penurunan kasus perkawinan anak yang di tahun 2013 sekitar 43,19% dan berkurang menjadi 34,23% di tahun 2014, penurunan ini secara kuantitatif belum terlihat signifikan,” tandasnya.

Rohika juga mengatakan, target jangka panjang dalam Gerakan Stop Perkawinan Anak ini adalah merevisi UU No 1/1974 tentang Perkawinan yang mencantumkan batas usia minimal perkawinan perempuan adalah 16 tahun dan laki-laki 19 tahun.

“Rencananya kami akan menaikkan usia anak yang bisa menikah dari sebelumnya 16 tahun menjadi 18 tahun. Meskipun sebenarnya usia yang ideal bagi seorang untuk menikah adalah usia 21 tahun,” tuturnya.

Pihaknya berharap, melalui kegiatan roadshow di lima kota ini dapat mengubah mindset para pengambil keputusan maupun masyarakat bahwa perkawinan anak sangat merugikan bagi negara, masyarakat bahkan bagi anak itu sendiri beserta keluarganya.

Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak ini akan dilakukan sepanjang November-
Desember. Setelah Jawa Barat, kampanye Gerakan Bersama Stop Perkawinan Anak akan dilaksanakan di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan yang terakhir di NTB. (tety)